Beritadetik.id – Program Pemda Halmahera Barat tentang Rest Area dan Subsidi penumpang Ternate-Sidangoli dinilai kebijakan aneh dan minim manfaatnya dimasa mendatang.
“Kebijakan atau program rest area dan subsidi penumpang Speedboat Ternate-Sidangoli ini hanya berorientasi proyek, karena itu harus dipending,”ucap Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Maluku Utara, Nurdin Muhammad, Selasa (22/11/2022).
Akademisi Unkhair Ternate itu menilai Skema subsidi penumpang yang dilakukan selama 6 bulan terakhir sangat tidak logis, karena tidak melalui proses kajian yang matang.
“Apa mungkin Pemda akan mensubsidi semua aktivitas orang termasuk barang dan jasa transportasi laut menuju Sidangoli. Secara teknis bagaimana implementasinya?,”tanya Nurdin.
Dirinya juga mempertanyakan apakah semua strata masyarakat disubsidi/digratiskan? Bukankah tanpa skema jelas berpotensi terjadi korupsi dalam implementasinya nanti.
Dikatakan pembangunan rest area, dengan harapan akan berpindah aktifitas arus orang dari Sofifi itu ide prematur. Sebab, Sofifi sebagai ibukota provinsi saat ini sudah kuat dari sisi interaksi kewilayahan.
Baca Juga :
Pengamat Sorot Program Rest Area dan Subsidi Pemda Halmahera Barat
“Jadi pembangunan Rest area yang menelan anggaran miliaran akan sia-sia. Saya yakin, setelah dibangun nanti akan tak tergunakan/terbengkalai dan investasi pemerintah ini akan jadi sia-sia,”katanya.
Nurdin lantas menyarankan agar program tersebut diarahkan pada pemenuhan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat saat ini.
Lebih lanjut, kata dia, untuk menggerakkan perekonomian di wilayah Jailolo Selatan (Sidangoli), lebih tepatnya bersandar pada arahan pengembangan kewilayahan yang sudah jelas di atur dalam RTRW dan RPJMD.
Arah kebijakan pembangunan sudah jelas termuat dalam RPJMD, karena itu lebih tepatnya Pemda fokus pada pengembangan kawasan Industri berbasis pertanian.
Nurdin bilang pengembangan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi produk pertanian/Peternakan/perkebunan, serta prioritas pada layanan kebutuhan dasar di bidang Pendidikan dan kesehatan adalah langkah yang lebih tepat.
“Dengan alasan argumen di atas saya sarankan kepada DPRD Halmahera Barat, agar menolak proyek ini,”tandasnya.(red).
