Beritadetik.id – Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Nurdin Muhammad menyoroti rencana pengembangan rest area dan subsidi transportasi Speedboat oleh Pemkab Halmahera Barat.
“Subsidi transportasi Speedboat Sidangoli, saya berpendapat rencana ini dilakukan tanpa kajian yang matang dan komprehensif,”ucap Nurdin kepada beritadetik.id, Jumat (18/11/2022).
Menurutnya langkah dan rencana Pemkab Halmahera Barat ini sangat naif karena diduga hanya berdasarkan gagasan sekelompok orang yang tanpa dokumen dan konsepsi yang jelas.
“Saya kira publik perlu mendapat informasi terkait pengembangan ini, bagaimana skemanya? Apa manfaatnya?. Publik menduga ini hanya orientasi proyek semata,”terangnya.
Nurdin lanjut mempertanyakan soal Pemda Halbar berencana akan mensubsidi transportasi bagi masyarakat yang menggunakan lalu-lintas laut Ternate-Sidangoli.
Ia juga bertanya bagaimana skema subsidi ini dilakukan? Apa yang disubsidi tiket penumpang-kah atau alat transportasi? Berapa besar anggarannya?, Bagaimana model pengawasannya, apakah dapat dijamin tidak terjadi korupsi?.
Disisi lain, kata dia, mengingat jenis moda transportasi laut (speed Boat) yang ada selama ini sebagian besar sudah tak layak. Karena itu soal rencana ini tidak efektif dan tidan efisien dari sisi anggarannya.
Nurdin menyarankan program semacam ini akan lebih efektif jika dapat diarahkan pada subsidi transportasi bagi petani/pelaku usaha tani dalam distribusi produk pertanian/pangan ke Ternate atau wilayah lain.
Dalam desain tata ruang (RTRW) Halbar, Sidangoli/Jailolo selatan itu diarahkan pada pengembangan kawasan Industri.
Oleh karena itu yang mestinya dilakukan Pemda adalah lebih fokus pada pengembangan investasi untuk mendukung kawasan industri baik itu kawasan industri pertanian ataupun lainnya.
“Pengembangan wilayah kita harusnya konsisten mengacu pada perencanaan/tata ruang wilayah sebagaimana yang sudah ada,”ujarnya.
Dia menambahkan jika tujuan program subsidi ini untuk menarik arus orang ke Halmahera Barat, maka itu akan mustahil, sebab, posisi Sofifi saat ini sudah sangat kuat dari sisi kewilayahan.
Nurdin berharap DPRD Halbar tegas meminta evaluasi tentang proyek tersebut mulai dari sisi perencanaan dan pengawasan anggaran yang digunakan nanti.
“Sekali lagi Saya minta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi atas program ini. Bila perlu menolak rencana Pemda tersebut karena manfaatnya belum terukur secara tepat dan pasti,”pungkasnya.(red).
