Beritadetik.id – Anti Corruption Network (IACN) menyoroti para pejabat daerah di Maluku Utara, terutama pejabat Kabupaten Halmahera Selatan ke Jakarta dalam rangka menghadiri pelantikan Bupati, Indonesia, pada Kamis (20/2/2025).
“Moment pelantikan itu sudah jelas distribusi undangannya kemana dan kepada siapa, kenyataannya tidak ada pejabat daerah setingkat kepala dinas yang diundang secara resmi,”tegas Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid lewat keterangan tertulisnya yang diterima beritadetik.id.
Dia menilai agenda pelantikan dengan alasan perjalanan dinas merupakan hidden agenda yang tentunya menggunakan dana daerah untuk kepentingan yang tidak sama sekali bermanfaat;
Dikatakan meskipun menggunakan dana pribadi harus jelas tujuannya, bukan semata-mata demi acara seremonial belaka harus rela meninggalkan tugas, apalagi bukan satu atau dua orang pejabat;
“Sejak awal Bupati Halsel terpilih yang hari ini dilantik mestinya remind kepada semua kepala dinas agar menetap di daerah untuk melayani masyarakat,”tegasnya.
Ia menduga bahwa kemungkinan ada instruksi maupun tekanan yang dibuat secara terselubung oleh bupati kepada setiap pejabat yang berkepentingan;
Atau para pejabat ini sekadar pansos demi mempertahankan jabatan. Cara ini jelas tidak benar, dan cacat secara etik;
Igrissa menilai tipe pejabat yang menggunakan cara mempertahankan jabatan semacam ini juga secara tidak langsung telah menyalahgunakan jabatan itu sendiri.
Tindakan semacam ini, lanjut dia, tergolong ilegal yang tidak mesti dimaklumi, dan terbilang tidak pantas karena terang-benderang memperlihatkan perilaku koruptif yang bertentangan dengan etika dan aturan hukum.
Dia menambahkan bahwa jika memang dugaan terkait penggunaan anggaran daerah dengan alasan perjalanan dinas ini benar, maka Aparat Penegak Hukum harus melakukan penyelidikan terhadap semua laporan perjalanan.
Selain itu, cara demikian merupakan bentuk penyimpangan etika birokrasi yang tanpa disadari para pejabat ini berkontribusi pada merosotnya kepercayaan publik.
“Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin visi untuk menciptakan pemerintahan yang baik kalau supporting sistemnya jelek, apalagi mereka yang bertindak berdasarkan jabatan publik kehilangan kompas moral. Weird!,”tegasnya.
Ia mempertegas bila Bassam Kasuba selaku bupati tidak memberi peringatan, maka ini menunjukkan periode kepemimpinan yang buruk terus dilanggengkan, cara-cara tidak benar terus dilakukan, serta tidak ada upaya pembenahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih;
Selaku kepala daerah, Bassam Kasuba harus ingat bahwa rata-rata periode kedua dalam satu kepemimpinan kerap tidak berakhir baik, peristiwa kepala daerah yang terjerat hukum di akhir masa jabatan adalah konsekuensi dari kebobrokan tata kelola pemerintahan yang berlangsung bertahun-tahun.
Di periode pertama, lanjut Ingrissa, bahwa rekam jejak kepemimpinan Bupati Halsel Bassam Kasuba cukup banyak persoalan hukum, terutama masalah tata kelola anggaran yang tidak transparan dan akuntabel. Mangkraknya pembangunan masjid raya; Sekolah unggulan ala Rusia; RS Pulau Makian, dan sejumlah proyek lain yang bersumber dari anggaran daerah, adalah catatan penyimpangan anggaran yang senantiasa tersimpan di benak publik, dan penegak hukum tentunya;
Masalah-masalah tersebut di atas semacam bom waktu yang terus berdetak, bisa meledak dalam waktu cepat atau serentak di akhir masa kekuasaan;
“Kita berpijak di atas negara yang diatur oleh hukum, dan mengendalikan kekuasaan yang tetap tunduk pada hukum, bukan berdasarkan selera dan kemauan pribadi. Dan, tidak ada yang memiliki hak impunitas atas segalanya,”tandasnya.
Di tempat terpisah, pantauan beritadetik.id di ruang keberangkatan bandara udara Sultan Baabullah Ternate dalam beberapa hari terakhir, para pejabat eselon II dan III di beberapa daerah di Malut ramai-ramai keluar daerah.
Media ini sempat menanyakan beberapa sumber pejabat yang ikut berangkat mengaku untuk menghadiri pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate. Selain itu ada juga yang mengatakan agenda ke Jakarta untuk hadiri pelantikan bupati Sula dan juga gubernur dan wakil gubernur Malut.(rls/red).
