Jailolo, beritaderik.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Halmahera Barat (Halbar) sebut Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan (PLPP) adalah ranperda Abal-abal.
Ucapan ini dilontarkan Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Pdt. Jordan Murary lewat padangan fraksinya di sidang paripurna, Rabu (2/3/2022).
“Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai produk hukum abal-abal. Ini karena belum ada Naskah Akademiknya,”katanya.
Dikatakan Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap Pemkab yang telah mengajuan ranperda tersebut, akan tetapi dokumen ranperda yang diajukan ini tidak memiliki kajian naskah akademik atau penelitian yang komprehensif.
“Kita dari Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menginisiasi pengajuan produk ranperda ini, tapi syarat harus terpenuhi,”ujarnya.
Dokumen ranperda ini juga, lanjut dia, tidak disertai dengan data jumlah total luasan lahan pertanian dan luasan lahan pangan yang perlu dilindungi serta luas lahan cadangan.
“Dalam dokumen Ranperda juga mestinya ikut disertai dengan foto titik koordinat, sehingga tidak menyulitkan kita dalam melakukan pembacaan atau pemetaan lahan potensi dan mana lahan tidak potensi atau produktif,”tegas Jordan.
Tidak itu saja, Jordan menambahkan bahwa dokumen ranperda ini juga tidak disertai peta perencanaan tata ruang daerah dan wilayah.
“Terkaitan kekurangan-kekurangan ini, kami Fraksi PKB DPRD Halmahera Barat berpendapat bahwa dokumen ranperda tersebut abal-abal, sehingga tidak layak untuk diajukan,”pungkasnya.(bix/red).
