Beritadetik.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Halmahera Barat meminta Bupati James Uang mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty.
Desakan ini disampaikan karena mereka menilai Novelheins gagal menjalankan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Halbar terkait Halbar Sehat.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Halbar Roni Giop mengatakan masyarakat di Halmahera Barat, sejauh ini belum menikmati pelayanan kesehatan secara merata.
“Masih banyak keluhan warga soal ini, misalnya pelayanan kesehatan di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda,”katanya.
Ia membeberkan di desa Laba Besar, warga mengeluh soal bangunan Polindes yang sudah ada, namun, tak ada perawatan hingga mengakibatkan warga tidak mendapat pelayanan dengan baik.
Roni juga mengaku, hal yang sama juga terjadi di Desa Sallu, Kecamatan Loloda yang sebelumnya sudah ada penempatan perawat di Polindes, namun, belakangan ditarik atau dipindahkan ke Desa Kedi, Kecamatan Loloda, tanpa alasan yang jelas.
“Jika sudah ada bangunan Polindes, maka seharusnya distribusilah perawat ke desa-desa supaya pelayanan kesehatan berjalan maksimal,”ujarnya.
Dikatakan pelayanan kesehatan mestinya ada perhatian serius dari dinas terkait, sehingga masyarakat yang sakit tidak harus menjalani rujukan dan lainnya.
Politisi Demokrat asal Loloda ini juga minta agar hal ini menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan.
“Kalau tidak mampu emban jabatan, ya mundur saja, atau Bupati perlu evaluasi,”ujar Roni.
Sekretaris Komisi II DPRD Halbar ini juga menyentil terkait kelalaian yang dilakukan oleh pihak RSUD Jailolo beberapa waktu lalu.
“Kejadian kemarin di RSUD Jailolo yang diperintahkan untuk rujuk ke Tobelo dan malah di tengah perjalanan disuruh balik lagi ke Jailolo, pelayanan kesehatan seperti ini buruk sebenarnya,”tegasnya.
Tak itu saja, ia juga menyesali saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu yang terungkap dari ayah korban bayi yang meninggal bahwa saat dirujuk diminta uang rujukan sebesar Rp 1.500.000.
Atas hal ini pihaknya meminta agar menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah terutama Bupati agar melakukan evaluasi total terkait masalah hal ini.(nia/red).
Penulis : Rusnia Dale
Editor : Ridho Arief
