Beritadetik.id – Ketua Pimpinan Cabang (Pimcab) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Halmahera Barat menyoroti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022.
Ketua PKN Halmahera Barat Samiun Muhammad dalam keterangan resminya kepada media ini mengatakan, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum di Halmahera Barat juga ikut melakukan pengawalannya.
“Kenapa demikian, karena menurut saya LKPJ 2022 sudah mencakup pinjaman PEN sebesar Rp. 208 Miliar,”ucapnya.
Menurut politisi muda PKN ini, semua proyek yang di anggarkan melalui dana PEN tersebut pekerjaannya diberikan Adendum oleh Dinas terkait dengan alasan cuaca.
Untuk itu Samiun menyebutkan hasil pekerjaan yang di anggarkan oleh dana PEN, semua kualitas pekerjaan tidak sesuai standar.
“Contohnya jalan tampal sulam di Pusat Kota Jailolo yang di anggarkan senilai Rp. 20 Miliar, tapi hasilnya sangat tidak berkualitas,”bebernya.
Kemudian lanjut dia, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sasadu Lamo juga demikian kualitas pekerjaan dan anggaran yang di pakai sanggat tidak sesuai dengan hasil.
“Serta semua proyek tidak ada papan nama proyek, jadi ada kejanggalan dengan perkajaan yang ada,”sambungnya.
Samiun berharap kepada pihak penegak hukum di Halmahera Barat agar turut serta mengawasi hal tersebut.
“Karena itu, Pansus DPRD yang di bentuk oleh DPRD beberapa hari lalu akan cuman menghasilkan rekomendasi, dan rekomendasi itu lemah bagi saya,” tutupnya.
Penulis: Rusnia Dale
Editor: Tim Redaksi
