Beritadetik.id – DPRD Kabupaten Halmahera Barat merespon tuntutan mahasiswa terkait desakan pencopotan dr. Novimaryana Drakel dari jabatan Direktur RSUD Jailolo.
Ketua Fraksi Hanura DPRD Halbar, Hardi Hayun mengatakan, masalah pelayanan RSUD Jailolo sudah menjadi perhatian DPRD.
“Kasus meninggalnya bayi saat dilahirkan Direktur RSUD Jailolo akibat kelalaian pihak rumah sakit sudah selayaknya Direkturnya dilakukan evaluasi,”ujar Hardi.
Pihaknya berjanji mengeluarkan rekomendasi agar bupati melakukan evaluasi kepada Direktur RSUD Jailolo, atas permasalahan yang menjadi tuntutan mahasiswa.
Senada dengan Fraksi Hanura, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi dan juga Ketua Fraksi Golkar mengatakan, permasalahan di RSUD Jailolo menjadi perhatian khusus DPRD.
“Rekan-rekan di DPRD sudah bicarakan masalah ini, jadi rencanannya pada pekan depan bakal dikeluarkan rekomendasi,” ucap Joko.
Dia menambahkan soal masalah ini tidak bisa dibiarkan, karena itu Fraksi Golkar meminta Sekwan agar segera membuat surat rekomendasi pencopotan Direktur RSUD Jailolo.
“Sudah ada 4 fraksi secara kuorum semuanya bersepakat untuk DPRD mengeluarkan rekomendasi itu,”katanya.
Ia mengaku langkah DPRD ini wajar seperti tuntutan Mahasiswa, sebab, pelayanan RSUD Jailolo sudah kategori klimaks.
“DPRD bahkan sudah dua kali melakukan inspeksi mendadak (Sidak), kedapatan sistem pelayanan di RSUD Jailolo memang sangat buruk,”akunya.
“Memang miris dan cukup memprihatinkan soal pelayanannya, begitu juga orang tebus BPJS, kelas pil Paracetamol saja tidak dapat oleh pasien,”beber Joko.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi I, Atus Sandiang dari fraksi Gerindra. Dia pun mendesak agar pimpinan DPRD Halbar agar segera mengambil langkah.
Sikap yang sama disampakan Fraksi gabungan Nasional Amanat Sejahtera (NAS) yang diwakili oleh Dasril Usman dari PAN.
Dia menyatakan tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pihaknya menyimpulkan bahwa untuk memperbaiki kinerja atau sistem pelayanan, maka harus dimulai dari pucuk pimpinan.
“Jadi hari ini teman-teman aksi menyatakan bahwa pimpinan Rumah Sakit harus dicopot maka saya setuju, tetapi harus melalui prosedur,”ujar dia.
Sementara itu Wakil Ketua I Robinson Missy menyatakan secara politis pesan dari massa aksi telah direspon.
“Untuk menyikapi oknum dokter melaksanakan mall praktek atau tidak itu bukan wewenang kami, tapi itu ada pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bakal menginvestigasi hal itu,”ucapnya.
Diketahui, puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan RSUD Jailolo dan Kantor DPRD Halmahera Barat, Senin 20 Februari 2023.
Ketua Cabang GMKI Halbar Rorion Weno dalam hering bersama anggota DPRD menyampaikan, peristiwa bayi pasien meninggal pada Rabu (15/02) kemarin, harus jadi perhatian Pemda.
Dia bilang kejadian atau pun kelalaian RSUD Jailolo, ini bukan kali pertama, melainkan sudah banyak kelalaian yang telah terjadi.
“Jadi pada kesempatan ini tuntutan kami minta pihak DPRD merekomendasikan agar secepatnya copot Direktur RSUD Jailolo,”ujar dia.
Anggota Komisariat HMI STPK Banau, Mutia Salasa mengutuk keras tindakan Direktur RSUD Jailolo, terkait masalah pelayanan pasien di rumah sakit setempat.
“Kami meminta agar Direktur RSUD Jailolo segera dicopot karena pelayanan di RSUD Jailolo sedang tidak baik-baik saja,”pungkasnya.(nia/red).
Peliput : Rusni Dale
Editor : Ridho Arief
