JAILOLO, Beritadetik.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menilai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Markus Saleki dangkal dan tidak Profesional.
Pasalnya, Panitia Pilkades memutuskan sengketa Pilkades nampak terlihat amatiran karena pihaknya memberikan tanggung jawab kembali kepada Bupati James untuk menentukan dan memutuskan sengketa yang terjadi.
“Masa, Bupati diberikan pilihan untuk menentukan dan memutuskan. Hal ini dinilai panitia Kabupaten terkesan tidak profesional dalam kinerja mereka,” ungkap salah satu DPP APDESI, Rustam Fabanyo kepada beritadetik.id, Selasa, 27 September 2022.
Ketua tim pemenang pasangan JUJUR ini menyebutkan, Markus yang juga sebagai Kepala DPMPD Halmahera Barat ini sepertinya tidak mengerti soal mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades.
“Sengketa Pilkades ini kalau semua diminta untuk Bupati yang memutuskan tanpa ada hasil kajian internal panitia, maka percuma panitia di SK-kan Bupati untuk membantu kerja-kerja Bupati dalam menyelesaikan sengketa itu,”beber Rustam.
Padahal lanjut Rustam, semestinya perkara yang sudah diberikan ke Bupati yakni rekomendasi dengan hasilnya yang telah diputuskan oleh panitia itu adalah kewenangan dan tugas panitia sendiri, “bukan sebaliknya diberikan kembali ke Bupati,”pintanya.
“Itu artinya, kerja panitia Kabupaten dalam proses penyelesaian sengketa Pilkades, tugasnya hanya menerima gugatan sengketa, sedangkan hasilnya nanti Bupati yang memutuskan. Dan ini kedangkalan Ketua Panitia Markus yang tidak memahani betul fungsinya,”singgung dia.
Rustam mengungkapkan, para penggugat sejauh ini belum menerima keputusan dari panitia Kabupaten. Entah, apakah gugatan mereka diterima atau ditolak.
“Nanti tiba-tiba, ditanggal 26 September 2022 kemarin, minus satu hari sesuai jadwal pelantikan Kades terpilih, secara mengejutkan keluar surat edaran dari Kecamatan perihal pelaksanaan gladi bagi kades-kades terpilih untuk persiapan pelantikan pada tanggal 27 September 2022 hari ini,” tuturnya dengan heran.
Jadi sekali lagi, lebih lanjut kata Rustam Paniti memang dinilai nampak tidak serius, kaku, linglung bahkan miskin komunikasi.
“Maka Bupati harus jadikan momen ini agar segera evaluasi Ketua Panitia Markus sekaligus kapasitasnya sebagai Kepala DPMPD,”tegas Ko Tam, pria yang tak pernah lepas dari kameja koko itu. (bix/red).
