Dievaluasi, Pj Bupati Morotai Diapresiasi Tim Itjen Kemendagri

Beritadetik.id – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, Muhammad Umar Ali menjalani evaluasi kinerja triwulan ketiga pada masa jabatan kedua sejak dirinya dilantik pada 27 Mei 2022 lalu.

Pj Bupati terus mendapat apresiasi Kemendagri atas kinerja yang baik dan terukur.

Evaluasi kinerja oleh Tim Evaluator Itjen Kemendagri itu, berlangsung di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Kabag Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat (Kominfo dan Humas) Setda Pemkab Morotai, Ailan Goraahe, Selasa (5/3/2024) malam.

Tim evaluator Itjen Kemendagri menilai, setidaknya 106 indikator kinerja, baik dari sisi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, serta 10 indikator prioritas.

Paparan Pj Bupati Kabupaten Morotai terkait 10 indikator prioritas mendapat masukan dan apresiasi. Apresiasi tim evaluator ditujukan pada indikator penanganan inflasi dan program-progam unggulan Pj Bupati sebagaimana yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Terkait pengendalian inflasi, dapat diinformasikan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) sebagai proxi inflasi di Morotai, dalam tiga bulan terakhir, Pemda Morotai mampu menjaganya di level 0,1 persen hingga minggu keempat bulan Februari, tercatat stabil di angka -0,6 persen.

Sementara, terkait keberhasilan menjaga inflasi di daerah, Pemda Morotai mendapat bonus berupa insentif fiskal kinerja tahun berjalan pada 2023 sebesar Rp11,8 miliar.

Tim evaluator juga mengapresiasi TPID yang konsisten melaporkan situasi pasar terkait ketersediaan dan kebutuhan pasokan bahan pokok serta langkah-langkah intervensi yang sudah dilakukan oleh Pemda Morotai.

Dalam kesempatan evaluasi kinerja, Pj Bupati Morotai juga menyampaikan komitmen untuk terus menjaga stabilitas pemerintahan, keberlanjutan pembangunan, dan menjaga mandat kebijakan yang selaras dengan visi misi Pemerintahan secara berjenjang, serta tugas-tugas kedaerahan yang memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor.

***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *