Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Soma) Halsel saat menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuha. || Foto : Beny
Halsel || Beritadetik.id — Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, diminta memperjelas peyelidikan kasus Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2019 di Puskesmas Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, yang diduga merugikan negara sebesar Rp 338, 373 Juta.
Baca Juga : Sidang Berlanjut, Kejari Weda Diminta Ungkap Aliran Dana Skandal Korupsi GOR
Hal ini disampaikan Puluhan Mahasiswa Halmahera Selatan (Halsel) yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi, lewat aksi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuha dan juga di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Halsel, Kamis (21/5).
Asrab Muhamad, orator dalam aksi tersebut mengatakan, kasus dana Bantuan Operasional Kesehatan di wilayah Puskemas Gandasuli ini telah jelas merugikan keuangan negara.
Baca Juga : Tampar Anak di Bawah Umur, Oknum Anggota Polsek Mangoli Barat Ditindak Polres Sula
“Kita ketahui pada Tahun 2019 lalu, Puskesmas Gandasuli telah digelontorkan anggaran BOK sebesar Rp 1.048.347.714, namun dalam hasil audit, BPK RI Perwakilan Maluku Utara menemukan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 338.373.214,”katanya.
Koorlap Aksi, Rifdi Umasangaji menambahkan, terkait penaganan kasus ini, terdapat banyak kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut.
“Kasus ini memang sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi perlu diketahui dari fakta kesaksian perkara ini bisa menyeret tersangka lebih dari satu, karena itu Kejari harus total mengungkap bukti keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana korupsi ini,”ucap Rifdi.
Baca Juga : Dalam Lima Bulan Terakhir, 9 Pria di Halut Ditangkap Gara-Gara Kasus Pemerkosaan
Dalam aksi tersebut, Mahasiswa juga meminta Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Halmahera Selatan, agar mengevaluasi seluruh puskesmas yang ada di Halsel terkait dengan laporan pertanggung jawaban anggaran BOK yang disinyalir bermasalah dalam pelaksanaan atau realisasi di lapangan.(bny/red).
