Beritaderik.id – Tak hanya Desa dan Kecamatan yang bekerja sama di tahun 2023, tetapi OPD juga dimintai dana langsung dalam rangka pelayanan dan sanitasi. SKPD akan ditunjuk langsung menjadi donatur di titik lokus untuk penanganan stunting dan gizi buruk di Pulau Morotai.
Hal ini disampaikan Pj Bupati Morotai, Muhammad Umar Ali saat membuka Diskusi Panel Audit dan Manajemen Kasus Stunting yang digelar oleh BKKBN Provinsi Maluku Utara di ruang Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, pada Rabu 07 Desember 2022.
“Diskusi ini harus melahirkan solusi terhadap masyarakat. Kemudian menginginkan adanya upaya penguatan deteksi dini, intervensi spesifik dan sensitif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting pada lokus yang sudah kita tetapkan,”papar Pj Bupati Muhammad Umar Ali.
Umar Ali juga berharap, agar semua yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, terutama untuk tim pakar agar lebih intens di forum diskusi bertukar pikiran, upaya menemukan formula yang tepat dalam mengatasi masaalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting.
Ia melanjutkan, sangat berterimakasih untuk semua elemen yang turut terlibat dalam penanganan penurunan angka stunting. Baik yang berasal dari OPD, organisasi non pemerintah, organisasi profesi ataupun personal yang punya kepedulian pada persoalan stunting di Morotai.
“BKKBN Provinsi Maluku Utara, di tahun 2023 Pemda Morotai memang kekurangan dana tetapi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapedda Morota bakal langsung menganggarkan. Sehingga BKKBN Malut hanya siap datang di Pulau Morotai,”tukasnya.
Dikatakan, untuk Dinas Kesehatan agar selalu melakukan sosialisasi selama 75 hari, supaya jangan sampai stunting sudah terjadi baru kita antisipasi. Oleh karena itu yang sudah terjadi saat ini, saya berharap kepada seluruh SKPD sama-sama kita selesaikan masalah stunting.
Selain itu, dari perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego Tarangi mengatakan, diskusi panel audit kedua yang dilakukan ini. BKKBN Malut berharap tahun depan dapat dibiayai oleh Pemda Morotai melalui Bapedda dan seluruh instansi terkait lainnya termasuk yang ada dalam SK.
“Jadi untuk dananya sudah ada dan TPPS Kabupaten Pulau Morotai bisa juga menganggarkan agar tidak rumit hingga tahun 2024 kita bisa menurunkan 14 persen angka stunting di Kabupaten Pulau Morotai,”harapnya.
Dalam kesempatan tersebut BKKBN Malut menyerahkan piagam penghargaan atas dukungan dan komitmen dalam percepatan penurunan stunting di Morotai melalui kegiatan pelayanan KB TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu tahun 2022.
Piagam penghargaan itu diberikan kepada Pemda Kabupaten Pulau Morotai dan Balai Pengobatan Lanal Morotai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara dan Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Morotai yang disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB Pemkab. (red).
Editor : M. Bahrul Kurung
