Pimpinan OPD Taliabu saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah Malut di Hotel Dafam Kota Ternate, pada tanggal 19-20 April 2021.
“Kami Pemerintah Daerah Pulau Taliabu harapkan, melalui isu strategis yang disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Malut ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara”.
Hi. Ayamsudin Ode Maniwi
TERNATE || Beritadetik.id — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pulau Taliabu Hi. Syamsudin Ode Maniwi ‘menodong’ pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam forum Lintas Perangkat Daerah (LPD) Provinsi Maluku Utara, karena dianggap dalam pembagian kue pembangunan melalui APBD Provinsi tidak menyentuh wilayah Taliabu.
“Melalui Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 April 2021 beberapa waktu lalu, bertempat di Hotel Dafam Kota Ternate, saya tegaskan dihadapan Kepala Bappeda Malut agar perhatikan Taliabu. Ini karena dalam periode kepemimpinan Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam dua periode pemimpin Malut, nyaris tidak ada sentuhan pembangunan di Taliabu melalui APBD Malut,”kata Kepala Bappeda Taliabu Hi. Syamsudin kepada beritadetik.id.
Syamsudin menegaskan, Taliabu sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang tercatat masih seumur jagung di Maluku Utara, mestinya mendapat perhatian lebih, seperti daerah kabupaten/kota lain di Malut yang dalam setiap tahunnya Pemprov menggelontarkan anggaran dan juga program pembangunan infrastruktur seperti akses jalan dan fasilitas publik lainya.
“Dalam forum Lintas Perangkat Daerah (LPD) Malut tersebut, kami pimpinan OPD teknis dari Taliabu semua hadir, baik dari Dinas PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Perhubungan, DPMD, serta beberapa OPD lainnya. Tujuan dari kehadiran seluruh pimpinan OPD ini dimaksudkan agar Pemprov Malut tahu secara jelas bahwa Taliabu dari berbagai sektor masih jauh dari sentuhan Pemerintah Maluku Utara,”cetus Syamsudin.
Dia juga mengaku, dalam forum itu, dirinya ikut memaparkan isu strategis, prioritas dan usulan pembangunan yang berkaitan dengan wilayah Pulau Taliabu kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sejumlah isu trategis tersebut diantaranya, ketersedian infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendukung aksesibilitas modal dan jasa guna peningkatan sumber-sumber perekonomian daerah
berbasis kerakyatan.
Menurutnya, saat ini Pemda Taliabu dengan berbagai upaya dilakukan dalam rangka menekan angka kemiskinan penduduk, serta mengurangi kesenjangan antar desa dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Pihaknya juga dalam periode kedua Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Aliong Mus dan Ramli (AMR), berkomitmen melanjutkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan dengan mengedepankan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan jasa perdagangan sebagai sektor ekonomi unggulan.
“Kami Pemerintah Daerah Pulau Taliabu harapkan, melalui isu strategis yang disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Malut ini menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara,”pungkasnya.(ist).
