Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus – Ramli (AMR) periode 2015-2020, secara resmi berakhir hari ini (17/2/2021). Dalam perjalanan satu periode pemerintahannya, masih banyak problem pembangunan yang menjadi kewajiban bagi seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus ditunaikan di hadapan rakyat di Negeri julukan Hemungsi Sia Dufu.
Berikut ulasan dapur redaksi beritadetik.id untuk Aliong – Ramli (AMR) periode kedua.
Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan tahun 2013 lalu. Dalam perjalanan transisi pemerintahan ini, diketahui telah di isi dua Pejabat Sementara, yakni, Pj Bupati Arman Sangaji, kemudian dilanjutkan oleh Pejabat baru Sugeng Harjono.
Pasca itu pula bertepatan dengan Pilkada 2015, Aliong Mus – Ramli (AMR) dipilih sebagai bupati dan wakil bupati periode 2015-2020. Kepala daerah dengan akronim AMR ini pada Pilkada serentak 2020 kemarin kembali mencalonkan diri dan masa cuti kampanyenya dari Oktober -Desember diisi oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bang Aco Drs. Maddaremmeng dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalankan pemerintahan itu selama 71 hari kerja.
Diketahui, dalam perjalanan pemerintahan pada periode pertama dibawa kendali Aliong Mus dan Ramli, masih butuh banyak sentuhan kebijakan baik pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk masyarakat di 71 Desa pada 8 Kecamatan di wilayah setempat.
Permasalahan infrastruktur perkantoran sebagai instrumen pendukung bagi jalanya pelayanan birokrasi seperti kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga perlu mendapat perhatian. Ini karena nyaris dalam satu periode pemerintahan, OPD Taliabu, rata-rata masih mengontrak rumah warga untuk melakukan aktifitas perkantoran-nya. Begitu juga dengan gedung baru kantor DPRD dan Kantor Bupati yang dibangun sejak 2016 lalu, sampai sekarang belum selesai. Untuk itu, permasalahan tersebut harus menjadi perhatian sebagai pembuktian kinerja AMR dihadapan masyarakat Taliabu pada periode pertama pemerintahan saat ini.
Bidang Pekerjaan Umum
Di bidang pekerjaan umum, meski pada satu sisi sudah banyak upaya dari dinas terkait, namun akses jalan dari dan antar desa serta kecamatan masih banyak yang sulit dilintasi. Problem jembatan penghubung antar kecamatan juga menjadi masalah serius agar membuka serta memperlancar aksesibilitas warga.
“Masyarakat butuh akses jalan yang layak untuk memudahkan aktifitas dan mobilitas perokonomian masyarakat. Karena itu kedepan, Pemerintahan AMR harus fokus menjawab tantangan itu,”ujar Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Pulau Taliabu, Dedi Jakaria.
Terkait dengan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Suprayidno mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu 2019 lalu telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1,9 miliar untuk membiayai pekerjaan ruas jalan Gela-Air Kalimat ini dilaksanakan oleh PT. Menara Pratama Sula Mandiri, dengan progres pekerjaan saat ini sudah selesai 100 persen.
Selain itu, pihaknya dengan berbagai program pembukaan badan jalan hampir semua desa ada yang sudah dilakukan dan ada juga yang belum karena terbentur pengalihan anggaran untuk Pencegahan Bencana Pandemi Covid-19 yang terjadi selama satu tahun terakhir.
Lanjut Suprayidno, khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang sempat anggaranya digeser untuk penaganan Covid-19 sebesar Rp 42,500 Miliar pada APBD perubahan tahun lalu, kini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada APBD 2021 kembali memasukkan Rp 25 miliar untuk kepentingan kelanjutan program pembangunan jalan di wilayah Taliabu.
Dari angggaran tersebut, sesuai perencanaan meliputi ruas jalan Beringin-Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut ke Desa Lede Kecamatan Lede, ada juga sebagian titik ruas jalan di wilayah Kecamatan Taliabu Utara. Begitu juga di wilayah Taliabu Selatan hampir semua ruas jalan akan dilaksanakan pada Januari 2021.
Lanjut Suprayidno, beberapa titik ruas jalan ini sesuai perencanaan dan target Pemda Taliabu melalui PUPR itu tadinya diprogramkan dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 saat ini, namun terbentur kebijakan recofusing dari pemerintah pusat agar semua belanja modal dialihkan pada pencegahan dan penaganan Covid-19, makanya itu, apa yang sudah diprogramkan pada 2020 ikut berpengaruh karena banyak dilakukan penundaan pekerjaan akibat dari pada kebijakan tersebut.
Dikatakan, bahwa pihaknya dalam kurun waktu beberapa tahun ini, sebagian besar ruas jalan sudah dibuka dari desa dan antar Kecamatan. “Dari semua ruas jalan itu masing-masing tinggal beberapa kilomoter saja untuk tahap lanjutannya. yang sudah di aspal itu jalur Bobong-Dufo, Kilong- Pencado, Nunca-Tikong, Gela-Air Kalimat. Selain itu juga sudah ada di beberapa titik ruas jalan yang sudah disirtu,”jelasnya.
Bidang Kesehatan
Segi pelayanan kesehatan, akses masyarakat untuk menjangkau pelayanan belum maksimal, baik di setiap Puskesmas maupun Rumah Sakit Bobong. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang dirujuk ke Luwuk, Sulawesi Tengah (Sulteng). Taliabu butuh Transportasi khusus untuk pelayanan masyarakat di setiap desa disaat emergency untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bobong. “Fakta masyarakat masih sulit dan masih jauh untuk mendapat pelayanan kesehatan yang prima,”kata Hamsin, Warga Desa Belo, Kecamatan Taliabu Timur Selatan.
Terkait dengan itu, Kepala Dinas Kesehan Kuraisiya Marsaoly menjelaskan, terkait infrastruktur pelayanan kesehatan, dari 8 Kecamatan semua memiliki 8 PKM dengan catatan 6 terakreditasi. Sementara RSUD Taliabu status terakreditasi. Meski begitu, ia mengaku dari segi Fasilitas kesehatan masih perlu di tingkatkan/diperhatikan, karena masih ada banyak kekurangan baik sarana dan penunjang sarana.
“Sampai saat ini 2 PKM belum punya dokter dan untuk 2021 sudah ada lamaran untuk di isi yakni PKM Gela dan Tabona. Kami target Januari ini sudah menempatkan dokter bagi PKM yang ada,”janji Kuraisia.
Bidang Pendidikan
Di bidang Pendidikan, masalah infrastrukur pembangunan sekolah yang belum dituntaskan pekerjaannya dan masih banyak ditemukan mangkrak perlu diselesaikan. Masalah hak kesejahteraan tenaga guru honorer menjadi keluhan khusus yang sering terjadi di hampir semua sekolah.
Untuk pendidkan tingkat SMA/SMK di wilayah Taliabu juga butuh perhatian serius dari Pemprov Malut. Infrastrukur pendidikan SMA dan SMK paska dialihkan menjadi kewenangan Provinsi untuk mengatur, nyaris kurang mendapat sentuhan yang serius. Bahkan masalah kesejahteraan guru honorer di Taliabu juga luput dari perhatian. “Gaji guru honor SMA dan SMK di Taliabu biasa tidak terbayar hingga berbulan-bulan, ini harus menjadi perhatian,”ujar sejumlah guru honorer SMA di wilayah Taliabu.
Pelayanan Telekomunikasi :
Minimnya akses jaringan Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu di hampir semua kecamatan perlu adanya keseriusan pemerintah daerah. Hal ini itu karena, sejak Taliabu dimekarkan 2013 sampai saat ini warga masih terlihat kesulitan mengakses jaringan Internet dan lainya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pulau Taliabu, Gafaruddin, atas masalah ini mengatakan, pada tahun 2021 nanti, dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara (Malut), Kabupaten Pulau Taliabu adalah satu-satunya daerah yang tercatat mendapat bantuan 35 unit BTS dari Kementtrian.
Lebih lanjut kata dia, bantuan 35 BTS tersebut, tim survey akan melakukan peninjauan pada beberapa desa yang menjadi target pemasangan.
Pelayanan Listrik :
Listrik merupakan sarana pendukung bagi kelangsungan hidup manusia. Kondisi tersebut ternyata masih ditemukan di lima kecamatan yang berada wilayah Pulau Taliabu, provinsi Maluku Utara. Ke 5 Kecamatan itu adalah, Taliabu Utara, Taliabu Timur, Kecamatan Tabona, Taliabu Timur Selatan dan Taliabu Selatan.
Amatan media ini, warga di 5 kecamatan itu terpaksa harus mengandalkan mesin diesel yang sebutan familiarnya ( mesin engkol/red ) sebagai tenaga pembangkit listrik. Bahkan ada juga pemukiman warga yang hanya bertahan dengan lampu tempel sebagai penerang pemukiman mereka. Hidup dalam kegelapan bak zaman dahulu kala sudah seharusnya menjadi perhatian penuh pemerintah.
Bagaimana bisa Taliabu keluar dari zona ketertinggalan ini dan bersaing daerah – daerah kabupaten lain, jika kebutuhan dasar masyarakat nya saja tidak terpenuhi.
Bupati Taliabu Aliong Mus mengatakan, menyangkut dengan program pemerintah daerah pada tahun anggaran 2020 saat ini, diakuinya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini karena efek dampak pandemi Covid-19 yang mengaharuskan daerah melakukan pergeseran anggaran di hampir semua program yang ada untuk pencegahan dan penaganan Covid-19 di daerah ini.
Dia menambahkan, untuk anggaran yang tidak dipagkas terkait kegiatan Pemda, tetap diselesaikan dalam tahun anggaran ini, akan tetap namanya program pembangunan fisik nyaris sebagian besar tidak bisa diselesaikan dalam tahun anggaran 2020 akibat dari dampak pergeseran anggaran untuk penaganan Covid-19.
“Hanya beberapa ruas jalan saja yang berhasilan diselesaikan, yakni ruas jalan Tikong – Nunca, Taliabu Utara. Sementara untuk kantor Bupati dan Kantor DPRD yang harusnya selesai tahun ini dampak Covid-19 dan anggarannya digeser, nanti di 2021 menjadi fokus untuk diselesaikan,”katanya.
Ketua DPD II Partai Golkar Pulau Taliabu ini juga menambahkan, di APBD 2021 nanti, pihaknya pada sisah akhir masa periode ini juga selain fokus pada penyelesaian sejumlah program jalan yang sudah kembali dianggarkan, pihaknya juga akan fokus pada program Peningkatan pelayanan pendidikan, Kesehatan dan juga Perikanan.
“Untuk bidang kesehatan, selain sarana dan prasarana di rumah sakit dan lainya, pihaknya juga fokus pada peningkatan Sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga medis, dan tenaga dokter. Di 2016 sampai 2021 Pemda sudah mendorong 6 orang untuk sekolah dokter di Unkhair Ternate jurusan kedokteran,”pungkasnya.(*).
