Halteng || Beritadetik.id — Langkah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Tengah yang diketahui menggugurkan sejumlah Calon Kepala Desa (Cakades) pada tahapan Screening menuai kecaman dari berbagai pihak.
Pantauan media ini sendiri, aksi protes dari warga selain terjadi di wilayah Kecamatan Patani Timur, hal yang sama juga terjadi pada sejumlah desa di Desa Wale, Kecamatan Weda Timur, Halmahera Tengah.
“Kami merasa hak demokrasi dan juga hak konstitusional kami sebagai warga negara telah dizalimi dan dibunuh oleh Pemerintah Daerah. Faktanya, pada tahapan Screening, warga yang mencalonkan diri telah digugurkan tanpa alasan yang jelas. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Damuli, Kecamatan Patani Timur,”kata Yusril Kamaludin, warga Patani Timur kepada media ini, Minggu (27/6).
Menurutnya, dua calon kades di Desa Damuli, yakni, Hairudin Kamaludin dan Hi. Ali yang digugurkan oleh Panitia Pilkades bukan karena pertimbangan kompetensi, melainkan lebih pada pertimbangan politis.
“Saya menilai langkah Panitia Cakades tingkat Kabupaten tidak meloloskan dua kandidat bakal calon kepala desa di desa Damuli, karena Hi. Ali dan Hairuddin pada Pilkada 2017 tidak mencoblos Bupati Elang,”katanya.
Terkait hal ini, Himpunan Pelajar Mahasiswa Peniti Damuli (HPMPD) Maluku Utara serta Masyarakat Patani Timur, mendesak pihak Panitia Cakades dan Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara untuk meninjau keputusannya, dengan kembali meloloskan seluruh peserta Cakades yang digugurkan sebelumnya.
“Jika keputusan hasil Screening ini tidak ditinjau ulang, maka kami akan memboikot Pilkades Desa Damuli, karena proses dan tahapannya telah mencederai hak konstitusional warga negara,”tegasnya.*
