JAKARTA, Beritadetik.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku-Maluku Utara (Almulk) dan APSI menggelar aksi di gedung Istana Negara dalam rangka menggugat keputusan Presiden Jokowi terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Melalui keterangan resmi, Guntur Abdurrahman mengungkapkan BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter, ini memicu gejolak tanah air dari Sabang sampai Merauke.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi itu memiliki mulffplier effect seperti tingginya inflasi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan, “jelas Guntur kepada beritadetik.id, Selasa, 6 September 2022.
Dia bilang, soal penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen sampai 8 persen, maka hal ini tentu berpengaruh drastis dalam meroketnya harga kebutuhan primer.
“Belum biaya transportasi darat dan laut. Di sisi lain, juga upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, “katanya.
Dikatakan, bahkan sudah jelas berdasarkan dengan Menteri Ketenagakerjaan yang mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021, maka ini diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.
Tidak hanya itu, Guntur membeberkan, bahwa dampak kenaikan BBM juga punya potensi meningkatkn daftar orang miskin.
Kenapa, lanjutnya, karena daftar orang miskin akan semakin bertambah jika ditambah dampak dari Covid-19 beberapa tahun belakangan ini.
“Persoalan yang selalu terjadi setiap Tahun ialah penyaluran BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran, di mana orang mampu (kaya) Iebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu (miskin),”ujarnya.
Guntur menyatakan, kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik di Indonesia diduga ulah dari mafia berkeley di sektor minyak, migas dan tambang.
“Karena ulah dari keberadaan mafia dalam memperpanjang persoalan energi di Indonœia makanya mewujudkan swasembada energi di republik ini, “tukasnya.
Sembari ia menyoroti, bahwa ditengah ancaman kenaikan BBM, juga kasus penembakan uren tiga dan penembakan kilometer 50 harus di ungkap kebenarannya.*
Tuntutan:
1. Menolak Kenaikan BBM.
2. Menolak Tarif kenaikan listrik.
3. Berantas mafia tambang dan mafia migas.
4. Mendesak Presiden segera mencopot Kapolri karena tidak mencerminkan keadilan terhadap kasus penembakan duren tiga.
5. Meminta Kapolri mengusut tuntas kasus penembakan kilometer 50 (Km 50).
6. Mendesak Presiden segera mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN (Erick Thorir).
7. Meminta Presiden Jokowi mengundurkan diri apabila tidak dapat mengembalikan Harga BBM seperti semula.
Editor: Darmawan
