Polres Kepulauan Sula Gandeng Pemda dan OKP Gelar FGD Soal Dampak BBM

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko Saat Bicara Dalam Kegiatan FGD, Selasa, 6 September 2022. (Nox/beritadetik.id).

SANANA, Beritadetik.id – Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Sula, gandeng Pemerintah Daerah dan OKP di daerah setempat gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tujuan menyikapi kenaikan harga BBM, Selasa, 6 September 2022.

Kapolres Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko mengatakan hasil survei yang dikeluarkan pemerintah 80 persen bersubsidi itu hanya dinikmati masyarakat kelas menengah, yaitu mereka yang berkenderaan pribadi roda dua maupun mobil.

“Sementara yang dinikmati pelaku usaha yaitu 15 persen, “ujarnya.

Bacaan Lainnya

Dikatakan, terkait hal itu, tak bisa dipungkiri karena pelaku usaha industri masih menggunakan bahan bakar bersubsidi, salah satunya adalah BBM jenis solar.

Sementara, lanjut Cahyo, ternyata dalam hasil survei hanya 8 persen yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

“Jadi selama ini sia-sia Pemerintah memberikan subsidi di sektor bahan bakar minya, karena hasil survei mengatakan yang menikmati subsidi itu kalangan menengah ke atas, “ungkap dia.

Repotnya lagi, katanya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru tidak dapat kebagian karena yang ada hanya dinikmati sebagian masyarakat.

“Olehnya itu pemerintah harus mengambil kebijakan dalam menyikapi persoalan kenaikan BBM ini,” tegas Cahyo.

Sementara ketua KNPI Kepulauan Sula M. Rifai Umasugi menyatakan, keputusan Pemerintah terkait kenaikan harga BBM di tengah pandemi dinilai tidak tepat.

“Langkah ini kian hari menunjukan bahwa Pemerintah sedang membuat beban gaya baru untuk masyarakat, “akunya.

Dijelaskan, karena kenaikan BBM pastinya akan berdampak buruk di setiap lini, antara lain memicu kenaikan tarif angkutan umum, tarif transportasi laut, bahkan hingga kenaikan harga Sembako.

“Nah ini harus patut di perhatikan. Pemerintah harus lebih jeli dan cepat mengambil langkah selanjutnya untuk mencari solusi, agar mampu menyeimbangkan kondisi ekonomi masyarakat,”ucapnya.

Rifai bilang, kenaikan harga BBM satu sisinya akan memicu konflik di kalangan masyarakat.

“Saya menguji komitmen kepolisian dalam memberantas mafia BMM di Kepulauan Sula yang nantinya marak terjadi,”tandasnya. (nox/red).

 

Peliput: Noho Ahmad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *