Ratusan Nakes RSUD CB Ternate Nekat Tidur di Teras Kediaman Gubernur Maluku Utara

Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate menduduki Rumdis Gubernur di Kelurahan Kota Baru, Ternate, Maluku Utara, Kamis 19 Januari 2023.(Istimewa).
Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate menduduki Rumdis Gubernur di Kelurahan Kota Baru, Ternate, Maluku Utara, Kamis 19 Januari 2023.(Istimewa).

Beritadetik.id – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Chasan Boesoirie Ternate kembali menduduki kediaman Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), Kamis (19/1/2023).

Aksi yang digelar dengan tujuan menagih janji Gubernur AGK terkait tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 15 bulan yang belum dibayarkan oleh Pemprov Maluku Utara.

Aksi di Rumah Dinas (Rumdis) tersebut dimulai dari pukul 06:30 hingga 13:30 WIT. Sebelumnya para Nakes ini menunggu Gubernur AGK di Bandara Babullah.

Bacaan Lainnya

Setelah beberapa jam menunggu, para tenaga kesehatan itu terpaksa membubarkan diri karena orang nomor satu di Maluku Utara itu dikabarkan masih berada di Jakarta.

Tak berhenti di situ, massa melanjutkan aksinya dengan menduduki Rumdis Gubernur di Kelurahan Kota Baru, Ternate.

Di Rumah Dinas, massa Nakes membentangkan spanduk bertuliskan tiga poin tuntutan. Diantaranya, Pemda Maluku Utara diminta segera membayar TPP Nakes RSUD CB sebanyak 15 bulan.

Selain itu, massa Nakes juga mendesak KPK  segera menangkap dan mengadili Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (atas perkara TPP).

Mereka juga mendesak Mendagri segara copot jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Utara Samsuddin A. Kadir.

Koordinator RSUD CB Menggugat, Zainal Ilyas mengatakan bahwa janji Gubernur atas pembayaran TPP itu akan terus ditagih ratusan Nakes.

Ketua Lembaga Pengawasan dan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau LPP-Tipikor ini menyatakan, para Nakes mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara agar memanggil dan memeriksa tiga Dewan Pengawas RSUD CB Ternate.

“Kejati harus segera memeriksa Sekda Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD), Ahmad Purbaya, serta Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Idhar Sidi Umar,”pungkasnya.(red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *