Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Wa Ode Alzarliyani diduga memotong gaji para dosen dan dialihkan menjadi voucher belanja.
Praktek tersebut dilaporkan sudah berjalan hampir dua tahun terakhir, hingga mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Bidang Hukum DPD IMM Sultra.
Ketua Bidang Hukum DPD IMM Sultra, Aan Prasetia menegaskan, masalah pemotongan Gaji Dosen dan Karyawan, pihak IMM sudah mempertanyakan, namun tak ada respon dari pihak kampus.
“Kasus ini kami sudah beberapa kali berunjuk rasa, namun pimpinan kampus cenderung beralibi dan memilih Walk Out dari forum mediasi dengan kami pengurus IMM,”katanya.
Ditegaskan soal kebijakan pemotongan gaji dosen dan karyawan oleh oknum pimpinan kampus sudah masuk dalam perbuatan penyalahgunaan jabatan.
“Dari 200 orang Dosen dan Karyawan di Universitas Muhammadiyah Buton, pimpinan kampus pangkas gaji secara bervariasi dari Rp 200 – Rp 500 ribu/bulan,”bebernya.
Aan menambahkan, masalah pemotongan gaji lalu dialihkan menjadi Voucher belanja ini tidak memiliki dasar hukum dan sandaran aturan yang jelas.
Pemotongan gaji minimal ada perjanjian yang mengikat, bukan sepihak, apalagi para dosen dan karyawan diwajibkan berbelanja memakai Voucher di Surya Mark.
“Ini sudah masuk unsur paksaan. Sebab, Dosen dan Karyawan harus belanja di Surya Mark karena gaji mereka sudah dipotong dan diganti voucher belanja,”ucapnya.
Yang pasti DPD IMM Sultra sedang melakukan pendalaman bukti untuk menempuh jalur hukum atas kasus tersebut.
“IMM perlu mengawal Amal Usaha Muhammadiyah dari praktek-praktek yang salah dan menyimpang,”tandasnya.(an/red).
