Beritadetik.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar dialog publik menyoroti Kepton yang ditetapkan sebagai wilayah industri strategis nasional.
Acara dialog yang digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Buton, Senin (21/11/2022), mengusung tema ; Kepton menjadi wilayah industri strategis nasional, siapa yang diuntungkan ?.
Kegiatan yang dipandu Ketua Bidang Hukum DPD IMM Sultra, Aan Prasetia mengahdirkan pembicara Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, Ketua ASPABI, Dr. Dwi Putranto, Ketua DPW PERKHAPPI Sultra Dedi Ferianto, dan Kedua Umum DPD IMM Sultra, Haidir Muhari.
Pj. Bupati Buton menyampaikan bahwa kepton menjadi wilayah industri strategis nasional, selaku pemerintah daerah menyambut dengan baik.
Menurutnya, penetapan wilayah industri nasional ini akan membawa banyak manfaat bagi daerah dan umumnya masyarakat Buton.
“Kawasan industri memberikan efek yang luas bagi ekonomi. Sebab, adanya investasi masuk akan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor,”katanya.
Lebih lanjut, Pj Bupati ini menguraikan Buton sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alamnya terutama Aspal, namun selama ini belum maksimal di kelola dengan baik untuk kepentingan daerah.
“Karena itu kita akan buat regulasi yang bisa menopang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Buton terkait potensi yang dimiliki daerah ini,”ujarnya.
Dia menambahkan dalam waktu dekat, Pemda Buton akan menerima kunjungan Dirjen Kemenparin untuk meninjau aspal buton. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari arahan dari Presiden Joko Widodo.
“Dalam kunjungan tersebut kami berharap Kemenperin bisa mendirikan Politeknik Aspal Buton di daerah tersebut, karena industri aspal pasti akan memerlukan SDM yang handal dan tenaga praktisi sesuai kebutuhan industri yang ada,”imbuhnya.
Ketua Aspabi Dr. Dwi Putranto memaparkan bahwa secara umum aspal di Indonesia masih mengandalkan impor sebesar 83% dari kebutuhan aspal nasional. Sedangkan pemakaian aspal Buton masih sangat kecil.
Oleh karena itu dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Indonesia sudah tidak perlu lagi impor aspal dalam dua tahun kedepan dan bisa menggunakan aspal Buton untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan dalam negeri.
Dwi lanjut menjelaskan penggunaan aspal Buton tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional saja tetapi juga ikut memberdayakan masyarakat dan Indonesia.
Ketua DPW PERKAHPPI Sultra, Dedi Ferianto juga ikut memaparkan bahwa kebijakan penetapan Buton sebagai Kawasan Industri Strategis Nasional ini harus melalui instrumen hukum berupa Peraturan Presiden.
Hilirisasi Industri Aspal adalah big investasi, Investor hanya akan berani masuk menanamkan modalnya jika ada perlindungan hukum dari pemerintah.
“Peluang ini akan memberikan jaminan kemudahan perizinan dan kepastian hukum investasi,”katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa kekayaan potensi cadangan aspal Buton sebesar 662 juta ton, jika pembangunan Industri Aspal terealisasi maka minimal kebutuhan jalan nasional sebesar 5 juta ton Aspal per tahun.
Ketersedian aspal Buton ini juga diyakini dapat menjawab dan mampu memenuhi kebutuhan jalan nasional.
Selain itu dengan Aspal Buton akan dapat menjawab target Presiden Joko Widodo yang ingin menghentikan Import Aspal dalam waktu 2 (dua) tahun dapat terealisasi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber dan diskusi bersama para peserta yang hadir.(an/red).
Penulis : Aan Prasetia
