Beritadetik.id – Proyek Bendung Irigasi di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Pulau Morotai, Maluku Utara, menuai sorotan tajam. Infrastruktur yang baru selesai dibangun pada tahun 2025 lalu oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara tersebut kini sudah jebol, bahkan sebelum sempat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
Sebagai informasi, proyek infrastruktur ini merupakan program Instruksi Presiden (Inpres) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan nilai anggaran yang fantastis, yakni mencapai Rp34 miliar.
Kehadiran bendung ini awalnya diproyeksikan untuk memperkuat sektor ketahanan pangan lokal di wilayah Morotai. Namun realitas di lapangan berkata lain; kerusakan parah pada tanggul menyebabkan air meluap dan berpindah alur mengikuti aliran lama. Akibatnya, fungsi irigasi yang dinantikan warga sama sekali tidak berjalan.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan berat dari warga setempat. Mereka menilai kerusakan dini ini sebagai bentuk kegagalan konstruksi yang fatal, mengingat anggaran yang digelontorkan negara sangat besar dan usia bangunan yang belum genap satu tahun.
“Harusnya hal ini tidak terjadi karena tanggul merupakan struktur utama dari bendung. Proyek seperti ini mestinya sudah melewati tahapan perencanaan yang matang, baik dari sisi teknis maupun dampak sosialnya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan, jika tahap perencanaan dilakukan secara cermat, seluruh perhitungan struktur bangunan pasti sudah mengantisipasi kondisi lapangan agar bendung tetap kokoh. Karena itu, warga dengan tegas menilai jika dalih faktor alam sangat tidak masuk akal.
“Alasan alam itu tidak logis dan terkesan dibuat-buat untuk menutupi kegagalan konstruksi. Kami sebagai warga tentu mempertanyakan, di mana letak kesalahannya? Apakah pada perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaannya?” cetusnya kesal.
Merespons kegagalan proyek bernilai puluhan miliar ini, warga mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI untuk segera mengevaluasi total kinerja jajarannya. Warga menilai Kepala BWS Maluku Utara, Kepala Satker, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk telah gagal menjalankan tugas, hingga memicu pemborosan anggaran negara.
“Standar perencanaan seperti apa yang dipakai sampai bendung baru bisa langsung jebol? Kami meminta kepada anggota DPR RI Dapil Maluku Utara untuk segera memanggil dan mengevaluasi Kepala BWS, Satker, serta PPK atas kerusakan yang terjadi,” tegasnya menutup pembicaraan. (*)
