Ternate || Beritadetik.id — Kunjungan Kerja (Kuker) dari sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di wilayah Maluku Utara (Malut) pada Selasa (22/6) hari ini ikut mendapat penolakan keras dari organisasi gerakan Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara.
Sikap Samurai atas kunjungan kerja Menteri Maritim dan Investasi, Luhut Binjar Panjaitan bersama tujuh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ini disampaikan Koordinator Presidium SAMURAI Maluku Utara, Ardian Kader lewat keterangan resminya yang diterima beritadetik.id, Selasa (22/6).
Dia menyampaikan, kunjungan kerja Menteri Marvest Luhut Binjar Panjaitan beserta sejumlah Menteri lainya di wilayah Maluku Utara, merupakan bagian dari bentuk dukungan negara terhadap pejajahan investasi asing di wilayah Maluku Utara saat ini.
“Kami menilai serangkaian kegiatan dalam kunjungan kerja di sejumlah perusahaan tambang serta ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara hari ini, adalah satu langkah ekspansi negara dalam mendukung Investasi yang makin menyengsarakan rakyat Maluku Utara saat ini,”tegasnya.
Aktifis Samurai ini menegaskan, Provinsi Maluku Utara sebagai daerah penyumbang ekspor sumber daya alam berupa nikel, batu bara serta emas untuk negara, namun olah semua itu hanya untuk kepentinga kelompok Oligarki.
“Hal ini dibuktikan dengan ekplorasi industri pertambangan yang mendominasi di tanah Malut, dengan praktek eksploitasi dan perampasan ruang hidup masyarakat secara paksa hingga berujung diskriminasi dan penindasan terhadap rakyat di Maluku utara,”bebernya.
Tanah jazirah Al-Mulk dan Indonesia pada umumnya, sambung dia, bahwa saat ini sedang mengalami darurat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan hidup, akibat ulah para investor asing yang bercokol di atas tanah rakyat Malut.
Sembari menambahkan, insiden ledakan yang terjadi di zona Smelter A, tungku pabrik, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa (15/6) pekan lalu, hal ini menjadi trending topik di khalayak umum sebagai bentuk respon atas kejahatan kemanusiaan dan penindasan atas kaum buruh di lingkar tambang.
“Kami menganggap kunjungan kerja para Menteri yang dikoordinatori Menteri Marvest Luhut Binjar Panjaitan di sejumlah perusahaan tambang baik di Halmahera Tegah dan Obi Halmahera Selatan ini bukan solusi bagi rakyat Malut, melainkan hanya respon negara dalam melindungi dan memuluskan jalan bagi investasi asing yang kian marak di Negeri Maluku Utara saat ini,”pungkasnya.*
