MOROTAI, Beritadetik.id – Gerakan Rakyat dan Pemuda Morotai Menuntut (Germuda-Mu), mendesak Gubernur Maluku Utara dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengevaluasi Pj Bupati M. Umar Ali.
Amatan beritadetik.id, aksi Germuda-mu yang berlangsung di Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Rabu, 24 Agustus 2022 tadi, puluhan masa aksi menyebut Pj Bupati tidak becus mengursi Daerah.
Koordinator aksi Riskal Samlan dalam orasinya menegaskan, kajian situasional Kabupaten Pulau Morotai, pihaknya memandang perlu untuk mengontrol segala bentuk kinerja serta kebijakan Pemerintah Daerah dan DPRD.
“Dalam kunjungan di tiap-tiap kecamatan Pj Bupati selalu mengunakan atribut/baju nomor punggung 72 yang bertuliskan nama Mantan Bupati Pulau Morotai, yakni Benny Laos apa-apaan ini,”beber Riskal.
Dikatakan dalam konteks ini Pj Bupati Morotai secara tidak langsung telah mensosialisasikan Benny Laos di seluruh kecamatan dalam menjemput momentum Pemilu 2024 yang akan datang.
“Lalu 12 anggota DPRD lainya yang tidak hadir dalam Paripurna juga menyetujui dan melindungi Pj Bupati M Umar Ali, maka kami patut mencurigai 12 orang anggota DPRD itu memang penghianati. rakyat,”tegasnya.
Sangat disayangkan dan aneh dari rapat Paripurna yang digelar pada 22 Agustus 2022 pekan lalu, dengan agenda usulan evaluasi untuk pergantian Pj Bupati Morotai.
“Awalnya telah disepakati dalam rapat internal DPRD sejak 19 Agustus dengan dihadiri seluruh Ketua-ketua Fraksi, namun dari 20 anggota, jumlah anggota DPRD hanya 8 orang yang hadir dalam rapat Paripurna tersebut,”papar Riskal.
Tak sampai di situ, para pendemo pun berencana tetap melanjutkan tuntutannya dengan melintasi lautan halmahera dan akan mendatangi kantor Gubernur Maluku Utara hingga Kantor Kementerian Dalam Negeri.
“Tiga bulan berjalan Pemerintahan telah nampak bentuk-bentuk kegagalan Pj Bupati mulai dari kerugian keuangan negara sudah hampir mencapai ratusan Miliar, belum lagi porsi-porsi angaran yang lainnya,”imbuhnya.
Misalkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman (Disperkim), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), dan Dinas-dinas yang lain.
Tuntutan :
1. DPRD Morotai, Gubernur dan Mendagri segera evaluasi dan ganti Pj Bupati Pulau Morotai.
2. Segera selesaikan masalah dana Insentif Medis.
3. Hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat masalah galian C.
4. Pemda Morotai segera selesaikan Utang Piutang.
Peliput: M. Bahrul Kurung
