Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalanya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Britha Mikelsen, 2003, suhadi Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial).
Kemiskinan menunjukan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena di kehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang di milikinya (Soegijanto Soegijoko, 1997)
Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah, ekonomi, struktural, sosial,serta kondisi kultural (budaya).
Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam Pembangunan.
Kemiskinan struktural dan sosial di sebabkan hasil Pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam Pembangunan.
Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) di sebabkan oleh sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Jika di lihat penyebab timbul kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin.
Penyebab dari dalam di antaranya rendah kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan Pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirkan penduduk miskin. (Trimo yuliyanto 2023).
Kemiskinan juga di bedakan dengan beberapa jenis berdasarkan pola waktunya yaitu: (1) persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis di antaranya adalah krisis sumber daya alam atau terisolasi; (2) cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti sering di jumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) accidental poverty, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat Pendidikan, Kesehatan serta ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan Pembangunan manusia.
Dimensi-dimensi kemiskinan juga di lihat dari manifestasi dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan Kesehatan yang kurang baik, dan tingkat Pendidikan yang rendah (wijayanti & wahono, 2005)
Penelitian kemiskinan yang menitik beratkan pada pendekatan multidimensional dalam dalam mengukur kemiskinan ini telah meningkat secara internasional. Seperti halnya penelitian Wagle (2008) yang menggunakan kerangka multidimensional dalam mengukur kemiskinan di United State (US). Wagle memandang kemiskinan melalui dimensi ekonomi, capability, dan sosial.
Penelitiannya menyimpulkan bahwa ketiga dimensi kemiskinan ini memiliki hubungan yang sangat kuat dalam pengukuran kemiskinan sehingga memberikan nilai tambah yang penting dan dimensi capability merupakan dimensi terpenting karena dimensi inilah yang menentukan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
Sederhananya kemiskinan ataupun miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan Kesehatan. Kemiskinan dapat di sebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan.
Memahami kemiskinan merupakan sebuah sikap yang sangat kompleks, ada yang mengatakan tidak miskin, ada yang mengatakan miskin. Kenapa demikian, di situasi sekarang memang banyak manusia bertopeng berpura-pura miskin dan tidak mempersoalkan misi hidup yang penting di kata miskin agar pelayanan yang terpenting bagi mereka.
Di maluku utara persoalan miskin belum tentu Vital, di kata miskin merupakan sebuah keterbatasan yang sangat vital dalam keseharian hidup. Hanya saja karakter, serta pola pikir yang harus di rubah, sebab kalau kita pahami Kemiskinan itu di uraikan dalam tiga aspek air, Kesehatan, tanah, yang mempengaruhi pada struktur sosial ekonomi dan kultural (budaya).
Kalau di lihat berapa banyak tanah yang tidak di Kelola oleh Masyarakat. Contoh kecilnya Halmahera timur khususnya kecamatan maba Selatan yang berada di lima desa ada sekitar 2.500 hektar lahan tidur yang tidak di Kelola dengan baik (community first,2023).
Itu artinya kita sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam dalam sebidang tanah belum habis di terkam, jika di kata miskin pola pikir dan keterampilan yang sudah mati dan susah untuk bergerak.
Kita hidup bernegara dan berbangsa kemiskinan adalah sebuah musibah yang seperti saya contohkan pada musim-musim tertentu kadang hujan kadang tidak.
Maka peran birokrasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan berbangsa, dalam memberikan pelayanan terhadap pengetahuan Masyarakat lemah yang memiliki pola hidupnya tidak berkembang. Bukan sebaliknya memberikan jaminan uang untuk asset kekayaanya, agar orang tersebut dapat berubah pola pikirnya dan memperbaiki hidup miskinnya, itu semua tidak cukup bagi bangsa ini.
Bangsa yang hebat dan di nilai tampil dan layak berdaya, adalah membiasakan mereka untuk menumbuhkan keterampilan serta mengasah pikiran dan inovasi dalam (Etos) pekerjaannya. Bukan sebaliknya memperdayakan para birokrasi pemerintahan untuk terus keluar daerah, hanya untuk mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat.
Kalau di kalikan 1 tahun dalam dua kali keluar daerah menghabiskan 100 juta uang, betapa meningkatnya kerugian negara dalam sekali perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak menjanjikan Masyarakat untuk berdaya.
Krisis birokrasi pusat, provinsi, kabupaten, dan desa membuat Krisis berbangsa dan bernegara dapat mempersempit pola hidup Masyarakat dalam memandang kemiskinan yang vital karna yang selalu di prioritaskan pemerintah adalah uang dan bantuan. Masyarakat sebagai syarat untuk berperan dalam menangani kemiskinan tidak di berikan ruang dalam menumbuhkan keterampilan,inovasi, sesuai etos kerjanya.
Kemiskinan itu terus membengkak pada penyempitan etos pekerjaannya, alhasil tanah, udara, dan air yang menjadi asset kekayaan bangsa untuk kesejahteraan, hanya di peruntukan kepada asing sehingga doktrin itu membuat Masyarakat statis untuk berpartisipasi dalam Pembangunan sumber daya manusia, dan sumber daya alam.
Jika kebijakan yang terus-menerus seperti ini kita memangil krisis kemiskinan seperti apa yang di jawab Afghanistan dan Mesir. Afghanistan mengalami krisis ekonomi yang mengerikan sejak Taliban mengambil alih pemerintahan mereka dari tangan AS dan sekutunya tahun lalu.
Bantuan asing yang praktisi berhenti dalam semalam dan Afghanistan terkena sangksi, seperti layanan transfer bank yang terhenti yang melumpuhkan sektor perdagangan. Separuh dari 39 juta penduduk negara itu menghadapi kerawanan pangan yang mengecam banyak jiwa.
Sementara PNS, dokter, perawat, guru tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan. Belum juga inflasi Mesir melonjak hampir 15 persen pada April 2022 yang mengakibatkan 103 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.
Di samping itu juga Masyarakat Mesir sudah menderita karena program reformasi yang mendesak pemerintahnya membuat mata uang mereka mengambang dan memangkas subsidi bahan bakar, udara, hingga listrik.
Kemudian bank sentralnya yang menaikkan suku bunga demi mengekang laju inflasi telah menyebabkan pemerintah kesulitan membayar utang luar negri yang menumpuk. (REPUBLIKA, 2022)
Miskinnya struktural birokrasi dapat mempengaruhi tatanan sosial yang belebur dalam kemiskinan dan krisis berkepanjangan akibat kebijakan yang sepihak di Afghanistan dan Mesir, Rakyat menanggung semua penderitaan itu, dan rakyat pula di manfaatkan hak kekuasaan.
Dalam konteks Maluku utara, penyebab kemiskinan bisa juga dipengaruhi karena adanya kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin, dan kebijakan investasi tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan berdampak terhadap aktivitas nelayan di pesisir, juga penggundulan hutan berdampak pada perubahan iklim yang berkepanjangan di hadapi oleh petani.
Di samping itu juga tatanan kultural (budaya lokal) membuat retak, sehingga hak dan asal usul desa tidak dapat di pergunakan sebagai alat untuk menyikapi masalah.
Tambang menjadi pusat perhatian manusia pribumi untuk mengurangi angka pengangguran, karena dari sisi pendapatan sangat relatif baik. Namun betapa gertangnya tambang terhadap hidup manusia, menikmati sesaat namun kerusakan dan kemiskinan berkepanjangan sepanjang hayat.
Apakah pantas Maluku utara menjadi sebagai ladang investasi yang menguntungkan asing semata, sementara Masyarakat kita melepas pendapatannya dalam sehari 100 ribu hanya untuk kehadiran tambang yang membeli sebidang tanah mereka.
Sebagian Masyarakat kecil akan sadar akan dampak investasi tambang yang tidak dapat memberikan kita jaminan hidup berupa uang yang tidak berarti untuk kita jika air,udara, dan tanah tercemar di lingkungan manusia.
Indoktrinasi kebijakan birokrasi di Maluku Utara membuat lapisan Masyarakat memberikan respons negatif atau menyatakan rasa tidak puas dengan kinerja birokrasi yang dinilai lamban, tidak transparan, dan kurang cerdas dalam menangani berbagai masalah dan musibah yang di hadapi Masyarakat.
Masyarakat juga merasa tidak simpatik dengan sikap birokrat yang sering apatis, tidak perduli terhadap berbagai masalah kemiskinan yang di hadapi Masyarakat. Berbagai Upaya yang di lakukan birokrasi terkesan tidak maksimal, bahkan cenderung mengambil “keuntungan” dari masalah dan musibah kemiskinan. (info_Masyarakat,2023)
Jika di lihat kinerja birokrasi banyak kabupaten dan provinsi serta merta di bentuk tanpa kajian yang mendalam dan objektif sehingga menambah beban birokrasi baik dalam konteks finansial maupun tugas birokrasi.
Semua masalah ini seakan di biarkan berjalan begitu saja tanpa ada kejelasan penyelesainnya sehingga membuat pemerintah daerah menjadi bingung bahkan kurang simpatik terhadap birokrasi di tingkat pusat.
Negara ini sudah mempunyai “bisul” yang terus membesar dari hari ke hari, dan pada suatu saat akan “pecah” kalau pemerintah tidak pandai mengobatinya.
Sebagai bangsa yang telah berjanji untuk tetap Bersatu, setia dan taat pada NKRI, kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan semua masalah ini menjelma menjadi bencana sosial yang sewaktu-waktu meledak.
Kita harus menyadari akan kekurangan-kekurangan kita dan berkomitmen untuk mencari jalan dalam memperbaiki berbagai masalah yang kritis ini.
Struktural birokrasi membuat tanah air kita kini berangsur merosot. Padahal, birokrasi adalah pihak yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan roda birokrasi untuk kesejahteraan dan juga terabaikan dari jerat kemiskinan.(Dr.Abdul Kadir,M.Si Pembangunan Birokrasi Agenda Kenegaraan terabaikan).
***
