Reporter: Darmawan (Awan Malaka)Kopra satu dari sekian komoditas unggulan selain Cengkih dan Pala yang menjadi primadona para petani di wilayah Maluku Utara (Malut), dibalik potensi hasil bumi yang melimpah, fakta petani kita di bumi Moluku Kieraha (Maluku Utara) itu sejauh ini masih jauh dari harga jual beli Komuditas yang layak untuk menopang kesejahteraan mereka. Kapan petani Malut sejahtera.?
Merosotnya harga Komoditas unggulan Kopra, Pala dan Cengkih ditengah kehidupan para petani Malut dalam beberapa tahun terakhir, secara langsung ikut berpegaruh terhadap kesejahteraan serta nilai tukar petani kita yang ada.
Hasan salah satu Petani Kopra di ujung kampung perbatasan Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim) di Desa Sakam saat ditemui menuturkan, tidak bernilainya komuditas kopra dalam beberapa tahun belakangan ikut membuatnya resah dan bertanya-tanya. Kapan harga kopra naik dan bisa membuat petani di wilayah ini dapat tersenyum.
Dia bilang, harga kopra yang hingga kini masih bertahan pada posisi Rp. 2000 – 3.000 perkilogram, membuat para petani tidak bersemangat untuk panen buah kelapa mereka yang sudah banyak kering diatas pohon. “Kopra yang tidak bernilai harganya membuat kami para petani tidak bersemangat untuk panen atau produksi buah kelapa yang ada. Dimana pemerintah ditengah kesulitan petani saat ini,”ucap Hasan mempertanyakan.
Ia menduga, harga kopra dan hasil bumi lainya yang tak kunjung mengalami kenaikan dicurigai akibat ulah para tengkulak yang segaja memainkan harga untuk menyulitkan para petani. Karena itu kehadiran pemerintah diperlukan untuk campur tangan mencari solusi agar petani bisa merasakan dampak kesejahteraan dari hasil bumi itu. “Apa gunanya pemerintah janjikan kesejahteraan masyarakat pada setiap momen pemilu, jika petani menjerit akibat harga Komuditas yang tidak bernilai saat ini justru pemerintah seakan diam,”tuturnya.
Jeritan dan kegelisahan petani ini sebelumnya muncul suara kritis dari berbagai elemen gerakan Mahasiswa Maluku Utara (Malut). Mereka yang berteriak lantang dan mentuntut pemerintah hadir memberikan solusi atas problem harga hasil bumi yang ikut melilit para petani Malut dalam beberapa tahun terakhir.
Gerakan Koalisi Perjuangan Rakyat itu hampir dilakukan setiap hari dengan satu tujuan dan sikap/tuntutan ‘Meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Malut agar menyikapi anjloknya harga komuditi andalan para petani yang ada.
Gerakan masa dan tuntutan yang tak tak terdengar, bukti pemerintah tidak perduli atas problem petani Maluku Utara yang disuarakan oleh gerakan koalisi rakyat Malut.
Pemerintah harus hadir, harus dan wajib tidak bisa tidak, solusi atasi problem petani adalah keharusan bagi pemerintah agar menghadirkan pabrik khusus untuk produksi kelapa kopra di Maluku Utara (Malut). Ini sejalan dengan sikap gerakan aksi koalisi perjuangan rakyat di tahun kemarin (Kopra Maluku Utara). poin-poin tersebut juga menjadi program gerakan yang termaktub dalam Manifesto Perjuangan Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia Maluku Utara (SAMURAI-MU).
Sesuai data yang dihimpun media ini lewat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, ruas pertanaan kelapa 2015 mencapai 147.733 Hektar dengan jumlah produksi sebesar 231.619 ton. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainya seperti pala, cengke, dan kakao.
Disatu sisi, ekspor Kopra Maluku Utara keluar daerah ini sendiri melalui jalur lalulintasnya terkonfirmasi dari pelabuhan Tobelo Halmahera ke Filipina. Beda dengan Pala, cengkeh, kakao, yang tahapan ekspornya melalui Surabaya dulu atau Manado. Di mata pasar ekspor internasional, kopra merupakan produk ekonomis yang sangat berkualitas.
Data lainya yang dihimpun media ini, tercatat angka ekspor kopra di Maluku Utara terhitung periode Januari – Juni 2020 mencapai 34.858.897 ton. Angka ini meningkat 20 persen di bandingkan dengan periode tahun kemarin.(awan).
