Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Selasa (9/6/2026). Langkah ini dilakukan guna memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Memperkuat Hubungan Kelembagaan serta Mendorong Penguatan Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” ini menjadi forum strategis. Tujuannya adalah mendorong pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Iriyani Abd. Kadir, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir pula Direktur RSUD Ir. Soekarno beserta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Rusli Sibua menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa Ombudsman merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memandang Ombudsman bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih baik,” ujar Rusli.
Rusli juga mengapresiasi pendampingan dan komitmen berkelanjutan dari Ombudsman dalam upaya pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Morotai.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, disiplin, dan semangat melayani.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang mereka rasakan secara langsung. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan,” tegas Rusli.
Melalui rakor ini, Pemkab Pulau Morotai dan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta meningkatkan kerja sama pengawasan. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Ombudsman menyampaikan harapannya agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun ini dapat meraih predikat sangat baik. Menanggapi hal itu, Bupati Rusli menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik tidak hanya bertujuan untuk mengejar penilaian atau penghargaan, melainkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan koordinasi bersama seluruh peserta rapat, yang kemudian ditutup dengan prosesi pertukaran cendera mata antara Bupati Pulau Morotai dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara.
**
