Sarmuji Bocorkan Arah Koalisi Golkar di Pilpres 2024

Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji. (Foto: Istimewa/dok. Sarmuji)
Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji. (Foto: Istimewa/dok. Sarmuji)

Surabaya – Ketua DPD Golkar Jawa Timur M Sarmuji angkat bicara soal arah koalisi Partai Golkar di Pilpres 2024. Saat ini semua peluang bergabung koalisi besar dan ikut PDI Perjuangan (PDIP) masih terbuka.

“Kalau sekarang belum bisa dipetakan, ya. Kita tidak bisa mendikotomi, bahkan jangan-jangan PDIP pun nantinya masuk koalisi besar. Kita nggak tahu juga kan. Yang penting ada usaha membangun koalisi yang tujuannya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi,” kata Sarmuji di Surabaya, Kamis (4/5/2023).

Menurut Sarmuji Golkar hari ini masih komitmen berada di Koalisi Indonesia Bangkit (KIB). Dia membantah KIB jalan di tempat.

Bacaan Lainnya

“Koordinasi masih jalan. Kalaupun sudah ada yang deklarasi capres (PPP), nggak masalah. Golkar terbuka dengan siapa saja, ini ujungnya masih jauh,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyatakan bahwa Golkar berkomitmen berada di koalisi yang akan melanjutkan legacy dari Presiden Jokowi.

“Usaha untuk membangun koalisi besar itu ikhtiar untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dengan segala legacy dan warisan baiknya. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi harus diteruskan dan harus dijamin keberlanjutannya. Untuk itu perlu dukungan politik yang juga besar,” tambahnya.

Menurut Ketum KAUJE ini, bila koalisi besar jadi terbentuk dan bisa melanjutkan legacy Jokowi maka Indonesia bisa mendapatkan berkah ketika bonus demografi terjadi pada 2030.

“Kalau seandainya koalisi besar terbangun dan memenangkan kontestasi pilpres ini ada jaminan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi,” ujarnya.

“Ini penting karena kita menghadapi bonus demografi yang prediksi puncaknya pada tahun 2030-2035.”

Dia menjelaskan bahwa pada saat bonus demografi terjadi, kondisi ekonomi Indonesia harus bisa mewadahi fenomena tersebut.

Dia khawatir bila apa yang dilakukan Jokowi tidak dilanjutkan maka bonus demografi akan berubah menjadi musibah.

“Jangan sampai bonus itu bukan menjadi berkah tapi malah musibah akibat tata kelola pembangunan yang salah.

Tata kelola yang benar ya berkelanjutan, tidak sepotong-potong, memiliki visi ke depan dan mendapat dukungan stabilitas politik yang baik,” tandasnya.

***

Sumber : Detik.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *