14 Tahun Menjadi Kabupaten, Tapi APBD Morotai Terus Dianeksasi Oligarki

Suasana Dialog Publik Yang Dilakukan DPD II KNPI Pulau Morotai Dalam Menjemput HUT Kabupaten, Senin, 20 Maret 2023. || (Ul/Beritadetik.id).
Picsart_23-08-16_13-53-14-817
HUT RI 78 IKLAN 2
Picsart_23-08-17_13-23-10-530
previous arrow
next arrow

– Pemuda dan masyarakat kembali merefleksikan pemekaran pulau Morotai yang jatuh pada tanggal 20 Maret 2023 melalui dialog publik yang dilakukan oleh DPD II KNPI Morotai.

Dialog publik ini digelar pada Senin, (20/03/2023) malam di taman Kota Desa Daruba, Kecamatan Morotai  Selatan, Pulau Morotai dengan tema “Negeri Ini Milik Siapa”.

Sudah terhitung 14 Tahun Morotai menjadi Kabupaten namun APBD terus dianeksasi kelompok oligarki. Hal ini terungkap dalam dialog publik tersebut.

Bacaan Lainnya
Picsart_23-08-17_12-39-57-682

“Jika membaca tema tersebut dalam benak kita memang menunjukkan bahwa ada semacam pesimisme,”kata Akademisi Unipas Morotai Parto Sumtaki.

Dia menyebut pesimisme ini lantaran ada konteks leksikal dari tema tersebut sehingga menggambarkan Morotai berada dalam (genggam) oligarki.

Dosen Fakultas Fisipol itu bahkan menilai, bahwa Morotai sudah cenderung berkembang terlebih dahulu dari beragam suku, budaya dan sejarah serta kemajemukan yang sangat luar biasa berevolusi.

Entitas yang ada di Morotai kata Parto terjadi secara migrasi, oleh karena itu yang harus dikritik hanyalah prinsip komunalisme atau segelintir kelompok yang berkuasa.

“Harus kita berkata jujur saat ini elite birokrasi terlihat tergesa-gesa membuat infografik lewat juru bicara pemerintah daerah,”bebernya.

Menurutnya di beberapa waktu lalu sejumlah media sempat merilis Morotai hanya tersisa lima Desa yang miskin.

Hal itu disampaikan dari mulut pemerintah tetapi tak pernah dijelaskan oleh Pemerintah penyebab desa miskin itu karena apa?.

“Padahal Desa yang ada di Morotai hampir semua karakteristiknya berbeda-beda tetapi susunan APBDes yang ada justru di kendalikan oligarki,”terangnya.

Parto bilang, menu-menu pembangunan di Daerah selama masa transisi itu dianeksasi oleh elit pengendali.

“Bayangkan APBD Morotai diotak-atik di Jakarta, kesalahan yang sempurna dilakukan oleh Pemerintah,”imbuh dia.

Dia menunjukkan, 14 Tahun berpemeritahan APBD hanya milik Oligarki dan orang-orang tertentu yang mengendalikan. (ul/red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *