Gelar Aksi, Warga Desa Wale Weda Utara Ancam Boikot Aktifitas Pemerintahan Halteng

  • Whatsapp
Warga Desa Wale, Kecamatan Weda Utara, Halteng, saat menggelar aksi menolak Pilkades, Kamis (1/7/2021). || Foto : (Rizal/Beritadetik.id).

Halteng || beritadetik.id – Kecewa dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Ratusan Warga Desa Wale Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), menggelar aksi menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Kamis 1 Juli 2021.

Aksi yang dipimpin Najamuddin Ambar itu bertempat di Sekretariat Panitia Pilkades serentak Desa Wale, Kecamatan Weda Utara, sekira pukul 09.23 WIT.

Bacaan Lainnya

Gerakan ini dibangun sebagai bentuk protes atas sikap panitia Pilkades tingkat Kabupaten Halmahera Tengah, yang telah menggugurkan satu dari lima Bakal calon (Balon) Kepala Desa Wale tanpa alasan yang jelas.

“Kami menilai langkah panitia Pilkades menggugurkan Cakades atas nama Saiful Noho (Incumben) di Desa Wale, saat pelaksanaan Tes Uji Kompetensi, adalah bagian dari politisasi dan desain kekuasaan,”katanya.

Dalam aksi itu, warga juga mendesak pihak Panitia Pilkades untuk melakukan penundaan pemilihan di Desa Wale, Weda Timur, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan.

“Kami siap memboikot Pilkades di Desa Wale, apabila pihak panitia tidak menganulir keputusannya terkait digugurkannya salah satu Cakades di Desa Wale saat ini,”katanya.

Tak itu saja, pendemo ini juga mengancam memboikot seluruh aktifitas pemerintahan di Desa Wale, karena dianggap berlebihan mencampuri tahapan Pilkades yang berlangsung.

Dalam amanat Perda tentang pilkades serentak, bahwa screening itu hanya syarat tambahan bukan syarat utama cakades.

“Peraturan daerah (Perda)  Halmahera Tengah, Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pilkades serentak. Pasal 26 ayat 1-3 Jo pasal 27 ayat 1-6, bagian keempat, semua jelas di atur didalamnya. Karena itu Pantia harus baca jangan masa bodok,”ujarnya.

Terkait ketentuan tersebut, panitia tidak punya kewenangan untuk menggugurkan Cakades dalam proses screening pada beberapa waktu lalu.

Selain di Desa Wale, Kecamatan Weda Utara, aksi serupa juga dilaksanakan di Desa Damuli, Kecamatan Patani Timur serta sejumlah desa pada beberapa Kecamatan di Halteng terkait masalah ini.

Tak hanya dalam bentuk aksi, dugaan politisasi ala Bupati Elang melalui Panitia Pilkades tingkat Kabupaten dalam proses pesta demokrasi pemilihan kepala desa ini pun ramai mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama warga net dalam grup Facebook Nuansa Halmahera Tengah (NHT).

Baca Netizen Marah Bupati Elang

Akun Facebook Mashud Alfatani lewat unggahannya di laman Group Facebook Nuansa Halmahera Tengah (NHT) baru-baru ini ikut menyesalkan sikap penguasa di wilayah setempat.

Dalam statusnya Mashud menyebutkan, yang sudah jadi kepala desa defenitif saja dipecat, apalagi yang baru screening.

“Jadi serahkan saja ke bupati pilih sandiri kepala desa, tidak usah ada pemilihan, Baru nanti DPRD pilih Sekertaris,”ujar Mashud.

“Hasil screening Pilkades Halmahera Tengah menunjukkan kekalahan Elang menuju 2024,”tulis Mashud, lewat statusnya di Grup Facebook Nuansa Halmahera Tengah, Sabtu (26/6/2021).

Selain Mashud, Akun atas nama Yusril Kamaludin juga mengecam sikap panitia pilkades yang diduga mempolitisir tahap seleksi Pilkades tersebut dengan cara menggugurkan sejumlah calon kades di desa Damuli, Kecamatan Patani Timur.

Yusril bahkan mengunggah selebaran Seruan Aksi Masyarakat menolak hasil uji kompetensi bakal calon kepala desa Damuli, Kecamatan Patani Timur, sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap panitia Kabupaten.

Selain itu akun bernama Ijan dalam statusnya mengatakan, bahwa yang tidak lolos Screening tes untuk pencalonan kepa desa statemen dari panitia bahwa nilai yang tidak mencukupi.

“Ini alasan yang tidak logis, panitia ngone (kalian,red) ini foya (berbohong). Ini ada intrefensi dari Pemda yang itu merujuk pada sisi kepentingan kelompok. begini begini yang negeri tambah hancur,”tulis Ijan.

Sembari menyerukan melalui tagar di akhir penutup statusnya #Tolak pilkades, kali ini tidak ada kepala desa.# Demo, #Golput, #Boikot.

Penelusuran media ini sendiri, langkah kuasa politik ini sengaja diperankan, karena semakin kecil basis kekuatan politik Edi Langkara yang terbentuk khususnya di wilayah Kecamatan Patani Timur dalam menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.*

Pos terkait

Screenshot_2021-08-16-16-18-33-23

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *