Pelayanan Administrasi Dukcapil Kepulauan Sula Lumpuh, Begini Reaksi Warga

  • Whatsapp
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Babussalam, Kepulauan Sula (Kepsul), saat berorasi di depan Kantor Bupati, Senin, 2 Agustus 2021.|| Foto : (min/beritadetik.id).

Sanana || B-detik.id — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Babussalam, Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara, menggelar aksi menyikapi lumpuhnya pelayanan administrasi kependudukan di wilayah setempat.

Aksi yang dipimpin Riski Soamole itu berlangsung di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati Kepulauan Sula, pada Senin, 2 Agustus 2021, pagi.

Bacaan Lainnya

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk rasa prihatin dan sekaligus mewakili kegelisahan publik terkait macetnya pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta administrasi kependudukan lainya di lingkup Pemkab setempat.

Kordinator Lapangan Riski Soamole mengatakan, dihentikannya pelayanan Dukcapil sampai sekarang tidak ada langka apapun oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah yang terjadi.

“Kondisi ini membuat masyarakat Sula dalam satu bulan terakhir tidak bisa melakukan pengurusan KTP, KK dan Akta kelahiran dan lainnya. Kami minta agar Pemda ambil langkah,”ujar dia.

Rizki dalam orasinya juga mengungkapkan, lumpuhnya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini, akibat dari langkah Bupati melakukan pencopotan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kepulauan Sula pada beberapa waktu lalu.

“Pengangkatan pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang seharusnya menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), hal itu dilampau oleh Bupati hingga menyebabkan Kemendagri Memblokir Pelayanan Administrasi Dukcapil di lingkup Pemda Kepulauan Sula saat ini,”terangnya.

Dikatakan, kekeliruan yang terjadi dalam tubuh pemerintahan ini semua sudah terlanjur terjadi hingga akhirnya warga yang kena imbasnya. Untuk itu, Bupati Fifian Adeningsi Mus dan Wakil Bupati M Saleh Marasabessy (FAM-SAH) agar menindak lanjuti perintah Mendagri.

Pantauan media ini sendiri, pendemo sempat dipertemukan dengan Wakil Bupati M. Saleh Marasabessy dan Sekretaris Daerah Muhlis Soamole dan Asisten I Ahmad Salawane.

“Pada prinsipnya Pemda telah berupaya membangun koordinasi dengan Kemendagri agar pelayanan Dukcapil kembali diaktifkan,”pinta Wakil Bupati dalam pertemuan itu.(imt/red).

Pos terkait

Screenshot_2021-08-16-16-18-33-23

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *