Beritadetik.id – Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Pulau Morotai yang tengah diberhentikan sementara oleh pemerintah daerah akibat dugaan kuat penyelewengan anggaran dikabarkan tengah merencanakan aksi unjuk rasa.
Informasi mengejutkan mencuat bahwa gerakan ini diduga kuat dikomandoi oleh mantan tim sukses pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1, Deny Garuda-Qubais Baba (DG-KU), yang sebelumnya mengalami kekalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, tiga nama mencuat sebagai tokoh kunci di balik rencana aksi tersebut, yakni Parto Sumtaki, Lukman Noho, Fihir Ali, dan Samlan Taba. Keempatnya diketahui memiliki peran signifikan dalam barisan pemenangan pasangan DG-KU pada Pilkada lalu. Parto Sumtaki, yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara pasangan DG-KU, disebut-sebut sebagai otak perancang aksi unjuk rasa ini.
Sementara itu, Lukman Noho, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Morotai, dikabarkan memiliki tugas yang sama dengan Fihir Ali Sekretaris KNPI Morotai untuk menghubungi dan mengkoordinasi para Kades yang diberhentikan. Samlan Taba, di sisi lain, diduga menyediakan kediamannya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, sebagai lokasi pertemuan dan konsolidasi.
Pertemuan antara para Kades yang diberhentikan sementara dan mantan tim sukses DG-KU ini sempat terjadi pada Rabu malam (23/4) sekitar pukul 22.00 WIT. Namun, pertemuan tersebut terendus dan digerebek oleh warga setempat yang merasa curiga dan terganggu dengan aktivitas larut malam tersebut.
Dalam penggerebekan itu, terlihat kehadiran beberapa Kades yang saat ini tengah menjalani pemberhentian sementara, di antaranya adalah Kades Sangowo Barat, Murdi Matage, dan Kades Cendana, Delvis Tenang.
Lebih lanjut, dalam video berdurasi 17 detik yang beredar di grup WhatsApp “Info Morotai” turut memperkuat dugaan adanya pertemuan tersebut, menampilkan suasana di kediaman Samlan Taba.
Menanggapi tudingan yang dialamatkan kepadanya, Parto Sumtaki dengan tegas membantah keterlibatannya dalam merancang aksi unjuk rasa. Ia mengklaim bahwa pertemuan yang terjadi hanyalah sebatas silaturahmi dan obrolan biasa.
“Tidak ada rencana demo. Kami hanya duduk dan cerita biasa. Isu demo itu mungkin datang dari pihak lain,” ungkap Parto saat dikonfirmasi pada Kamis (24/04/2025).
Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara.
“Kalau mau demo, itu hak orang. Tapi kami tidak bicarakan itu. Kalau pun ada yang mau ke provinsi, itu urusan masing-masing,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Parto Sumtaki menyatakan kekecewaannya atas tindakan penggerebekan yang dilakukan warga, bahkan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum.
“Kami bisa lapor polisi karena digerebek tanpa alasan jelas. Kami tidak melakukan pelanggaran,” tegasnya.(ul)
