JAKARTA – Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara peringatan 50 tahun Centre for Strategic and International Studies Indonesia atau CSIS Indonesia. Syaikhu mengutip penilaian ilmuwan politik yang menilai model demokrasi Indonesia saat ini berputar haluan ke arah otoritarianisme.
Syaikhu awalnya memaparkan visi kerakyatan dalam membangun Indonesia sebagaimana dikonsepkan para pendiri bangsa. Namun, menurutnya, demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran meski sudah 23 tahun pasca-reformasi.
“Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari dua dekade pasca-reformasi, Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi. 23 tahun reformasi sudah berjalan, sudah 5 kali pemilu dan 4 kali pemilihan presiden secara langsung, tanda-tanda konsolidasi demokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Indonesia masih terjebak kepada demokrasi prosedural, tetapi belum naik kelas menjadi demokrasi substansial,” kata Syaikhu dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).
Syaikhu menilai demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru lebih buruk dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Setelah itu, baru Syaikhu mengutip penilaian ilmuwan politik yang menyebut demokrasi Indonesia saat ini berputar haluan ke arah otoritarianisme.
“Bahkan, di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Para ilmuwan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme,” sebut Syaikhu.
“Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan memutar haluannya ke arah otoritarianisme. Ini diungkap The Economist Intelligence Unit, yang melaporkan indeks demokrasi yang terus merosot selama 14 tahun terakhir. Terakhir kalau nggak salah itu 6,3. Belum lagi saat pemilu dan pilkada, banyak sekali politik uang yang sedemikian marak,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ahmad Syaikhu juga melihat penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi di Indonesia semakin memburuk. Perumusan kebijakan di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan menunjukkan sikap represif dengan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat luas.
“Dalam menangani pandemi, pemerintah justru lebih fokus memilih ekonomi. Inilah yang kita melihat dengan perkembangan saat pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menerbitkan, waktu itu RUU, sekarang sudah menjadi UU Cipta Kerja atas nama kehendak rakyat, demokrasi, dan keadilan. Saat itu PKS menolak kedua UU tersebut,” papar Syaikhu.
Anggota DPR RI itu juga berpendapat permasalahan demokrasi di Indonesia bukan hanya substansial. Dalam sisi prosedural, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki.
“Nah, Indonesia masuk dalam jebakan, sehingga kemudian mengendalikan perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandera, sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi kepada kepentingan publik, tetapi kepentingan pemilik modal,” sebutnya.***
