Beritadetik.id – Proyek pembangunan infrastruktur di Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, kini tengah menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat, Kamis (18/12/2025).
Pekerjaan jalan rabat beton sepanjang 140 meter yang seharusnya menjadi solusi akses transportasi warga, justru memicu polemik terkait transparansi pengerjaan dan sumber pendanaannya.
Berdasarkan data Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang beredar, proyek tertanggal Oktober 2025 ini menelan total biaya sebesar Rp90.044.000. Anggaran tersebut mencakup pengadaan bahan bangunan senilai Rp63,3 juta, alat kerja Rp1,7 juta, hingga upah pekerja yang mencapai Rp21 juta.
Namun, di lapangan, muncul dugaan bahwa spesifikasi material yang digunakan tidak sejalan dengan rincian yang telah disetujui oleh Kepala Desa Sopi, Isbul Der.
“Kami melihat ada indikasi ketidaksesuaian antara volume material yang tertuang di RAB dengan kondisi fisik di lapangan. Jika dalam dokumen tertera penggunaan 154 sak semen dan 50 m³ batu kali, maka kualitas jalan seharusnya sesuai standar yang dijanjikan,” ungkap salah satu warga Sopi yang enggan disebutkan namanya.
Selain masalah teknis fisik, isu yang lebih sensitif muncul terkait asal-usul anggaran. Dalam dokumen RAB, kategori biaya secara eksplisit menyebutkan penggunaan Dana Desa. Namun, laporan dari warga mensinyalir adanya aliran dana dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan untuk menutupi kebutuhan proyek tersebut.
Jika dugaan ini benar, hal ini tentu menyalahi aturan tata kelola keuangan desa. Sesuai regulasi, dana BUMDes diperuntukkan bagi pengembangan usaha desa guna meningkatkan ekonomi kerakyatan, bukan untuk mendanai proyek infrastruktur fisik yang seharusnya sudah memiliki pos anggaran tersendiri dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sopi belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penggunaan dana BUMDes maupun tudingan ketidaksesuaian spesifikasi bangunan tersebut.
Warga berharap pihak Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai segera turun tangan untuk melakukan audit investigasi guna memastikan tidak ada kerugian negara dalam proyek ini.(red)
