Beritadetik.id – Aroma penyimpangan pengelolaan dana desa kembali menyeruak di wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Setelah proyek jalan rabat beton, kini giliran pembangunan drainase sepanjang 150 meter di Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya, yang memicu polemik dan protes keras dari warga setempat.
Pemicu utama kemarahan warga adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai tertutup. Proyek yang menelan anggaran total Rp117.879.900 tersebut diduga kuat menggunakan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ironisnya, pengalihan fungsi dana BUMDes menjadi anggaran infrastruktur fisik ini hanya diputuskan melalui musyawarah sepihak antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Musyawarah cuma Pemdes dan BPD saja, masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah itu,” tegas salah seorang warga Sopi kepada awak media, Kamis (18/12/2024).
Secara regulasi, dana BUMDes seharusnya dialokasikan sebagai penyertaan modal untuk kegiatan usaha produktif yang mampu menghasilkan keuntungan (profit) dan menggerakkan roda perekonomian warga, bukan dialihkan untuk pembangunan fisik yang seharusnya dibiayai oleh Dana Desa (DD) bidang infrastruktur.
Selain persoalan transparansi anggaran, kualitas pengerjaan di lapangan juga menuai kritik pedas. Berdasarkan pantauan warga, volume dan komposisi campuran material drainase tersebut diduga tidak sesuai standar teknis.
Kondisi fisik drainase dilaporkan mulai menunjukkan kerusakan meski tergolong baru. “Fisik drainase tidak kuat, rapuh, dan mudah patah. Ini akibat dari kekuatan campuran yang tidak sesuai,” tambah sumber tersebut.
Berdasarkan data Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berhasil dihimpun, proyek ini menggunakan total dana sebesar Rp117.879.900 dengan rincian utama sebagai berikut:
1. Bahan/Material (Batu kali, Semen 292 sak, Pasir, dll) Rp76.500.000
2. Peralatan (Sekop, Argo, dll) Rp1.765.000
3. Upah Pekerja dan Tukang Rp32.700.000
4. Pajak (PPN 11% dan PPh 1,5%) Rp4.834.900
Melihat besarnya alokasi untuk semen sebanyak 292 sak, warga mempertanyakan mengapa hasil fisik di lapangan justru terlihat rapuh.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sopi, Isbul Der, belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan penggunaan dana BUMDes untuk proyek fisik maupun tudingan buruknya kualitas pengerjaan tersebut.(red)
