Beritadetik.id – Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Pulau Morotai, Irfan Hi. Abd Rahman, secara tegas mengkritik pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Morotai di Jakarta, Minggu (22/12).
Menurutnya, kegiatan ini merupakan pemborosan anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembayaran TPP atau gaji P3K.
“Mengadakan Bimtek di luar daerah sangat boros,” tegas Irfan.
Ia berpendapat bahwa kegiatan semacam ini seharusnya dilaksanakan di wilayah Morotai atau Maluku Utara untuk menekan biaya dan melibatkan penyedia jasa lokal.
Selain itu, hasil pelatihan sering kali hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata.
Irfan juga menyoroti kurangnya transparansi terkait anggaran dan hasil yang dicapai dari Bimtek tersebut.
“Kegiatan ini terkesan seperti ‘jalan-jalan dinas’ yang kurang bermanfaat,” ujarnya.
Ia meminta agar DPRD lebih terbuka kepada publik mengenai tujuan, materi, dan manfaat Bimtek, serta dampaknya bagi kinerja DPRD.
Lebih lanjut, Irfan menyatakan bahwa pelaksanaan Bimtek di luar daerah menunjukkan ketidakpekaan DPRD terhadap kondisi daerah, terutama terkait nasib P3K yang belum menerima gaji.
“Ini menciptakan citra buruk bahwa DPRD lebih mementingkan kenyamanan pribadi daripada kepentingan rakyat,” tegasnya.
ICMI Morotai mendesak agar DPRD melakukan evaluasi terhadap program Bimtek dan lebih fokus pada upaya membangun daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kritik kami bertujuan untuk mendorong DPRD agar lebih efisien dan bertanggung jawab,” pungkas Irfan.(ul)
