Beritadetik.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai secara resmi menerima kunjungan kerja dari tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut di salah satu wilayah terluar Indonesia Timur tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai pada Kamis (25/6/2026) ini dihadiri langsung oleh Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfri R. Maith, S.IK, beserta jajaran. Kehadiran tim pusat disambut hangat oleh Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Morotai.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kedatangan tim BNPP RI. Menurut Rio, kehadiran lembaga ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan di wilayah beranda terdepan.
“Kehadiran BNPP RI di Morotai diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Rio.
Rio juga menegaskan bahwa pengukuran IPKP memiliki nilai yang sangat strategis. Instrumen ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan sarana evaluasi objektif atas perkembangan pengelolaan wilayah perbatasan sekaligus peta untuk mengidentifikasi tantangan yang wajib dibenahi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfri R. Maith, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa membangun kawasan perbatasan adalah pilar penting untuk menjaga kedaulatan negara, menggenjot kesejahteraan warga, dan memperkuat daya saing wilayah.
Edfri menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah telah menetapkan 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) di seluruh Indonesia. PKSN Daruba di Pulau Morotai masuk sebagai salah satu dari 22 titik fokus pembangunan nasional tersebut Selain itu Pemerintah pusat juga menaruh perhatian besar agar pusat pertumbuhan ini bisa berkembang secara optimal,
Berdasarkan capaian yang dipaparkan, hasil pengukuran tahun 2025 menunjukkan PKSN Daruba memperoleh nilai IPKP sebesar 0,59 (Kategori Cukup).
Meski mencatat tren positif di sektor pariwisata, perikanan, dan tata kelola pemerintahan, BNPP RI menggarisbawahi sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih memerlukan intervensi serius, antara lain:
• Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
• Penguatan konektivitas transportasi laut dan udara.
• Pengembangan sektor UMKM dan jaringan telekomunikasi.
• Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
BNPP RI menegaskan bahwa hasil pengukuran IPKP Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan serta sinkronisasi program kerja lintas kementerian/lembaga. Oleh karena itu, seluruh instansi di Pemkab Morotai diminta menyajikan data yang akurat, valid, dan objektif.
Melalui momentum ini, Pemkab Morotai bersama BNPP RI berkomitmen penuh untuk memperkuat koordinasi. Target besarnya adalah mentransformasikan Pulau Morotai bukan lagi sebagai halaman belakang, melainkan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing tinggi sebagai benteng terdepan NKRI.
**
