Beritadetik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung di lantai dua gedung DPRD setempat pada Selasa (30/6/2026).
“Mengawali pidato ini, kami bersyukur Kabupaten Pulau Morotai kembali meraih opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesembilan kalinya berturut-turut,” ungkap Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, saat menyampaikan sambutannya.
Selain sukses mempertahankan opini WTP, Kabupaten Pulau Morotai juga menorehkan prestasi gemilang dengan berhasil meraih peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara dalam hal penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Pencapaian ini menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan keuangan daerah yang sehat mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
“Atas capaian tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dalam mewujudkan pembangunan daerah,” tutur Rio.
Rio menjelaskan bahwa sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang telah diaudit secara resmi oleh BPK.
Berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai mencapai Rp651 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp641 miliar. Alokasi belanja tersebut terdiri atas:
• Belanja operasi: Rp395 miliar
• Belanja modal: Rp134 miliar
• Belanja transfer: Rp111 miliar
• Belanja tidak terduga: Rp367 juta
“Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2025 mencatat surplus anggaran sebesar Rp9 miliar. Selanjutnya, setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp8 miliar yang akan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya,” beber Rio.
Meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah secara nasional, Pemkab Morotai tetap berkomitmen penuh pada sektor pembangunan. Selain mendukung program mandatori nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, pembangunan gudang Bulog di Morotai, dan program makan bergizi gratis belanja daerah juga difokuskan pada infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah pembangunan jalan tani, talud penahan abrasi, jaringan irigasi, gedung sekolah, Puskesmas, Pustu, pengembangan kampung nelayan, serta penguatan ketahanan pangan melalui program Ketapang.
Tidak hanya sektor fisik, intervensi di bidang sosial dan pelayanan dasar juga terus diperkuat guna memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Di bidang sosial, pemerintah tetap memberikan santunan bagi janda dan lanjut usia, membiayai BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, memberikan bantuan rumah ibadah dan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah, serta memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC) prioritas agar manfaat pembangunan dan pelayanan dasar dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Menutup pidatonya, Wakil Bupati mengingatkan bahwa segala prestasi yang diraih hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga.
“Setiap capaian adalah ikhtiar yang patut disyukuri, namun setiap keberhasilan juga menghadirkan tanggung jawab,” tandas Rio. (*)
