Beritadetik.id – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan. Padahal, mereka telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.
Sunardi Idi, Koordinator PPPK Pemda Morotai, mengungkapkan kekecewaannya bersama teman-temannya Senin, (02/12) di Kantor Bupati.
“Kalau anggaran belum dicairkan ke daerah, mengapa untuk PPPK yang tahun 2022 punya aman-aman saja ini sebenarnya ada apa,” ujarnya dengan nada kesal.
Jumlah PPPK angkatan 2023 yang belum menerima gaji mencapai sekitar 329 orang. Mereka terdiri dari berbagai bidang, seperti tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan.
“Jika tidak ada langkah baik untuk ditindaklanjuti, maka kami bersih keras membawa persoalan ini ke Provinsi untuk melaporkan langsung ke Ombusman,” tegas Sunardi.
Keterlambatan pembayaran gaji ini sangat berdampak pada kehidupan para PPPK, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil.
“Kasihan teman-teman kami yang bertugas jauh di luar dari Morotai Selatan mereka pasti mengeluarkan transportasi yang cukup besar, dampaknya pasti pada kerja-kerja mereka,” tutur Sunardi.
Para PPPK berharap pemerintah daerah Pulau Morotai dapat segera menyelesaikan masalah ini agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan tugas dengan maksimal.(ul).
