Sanana, beritadetik.id – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama puluhan warga menggelar aksi di Kantor Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
Unjuk rasa BPD bersama Masyarakat setempat yang berlangsung pada Minggu 24 April 2022 itu terkait dengan masalah nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Aksi ini terpaksa kita lakukan karena nama-nama yang sodorkan sebagai penerima BLT di desa tersebut tidak melalui rapat koordinasi dengan BPD dan juga warga Masyarakat,”kata ketua BPD, Juanda Kaunar Kepada, beritadetik.id, Senin (25/4).
BPB menilai langka kepala desa ini terkesan hanya memihak kepada kelompok tertentu, ini dibuktikan dengan nama-nama penerima BLT tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang berhak menerima BLT yang ada.
“Dia kepala desa memihak kepada kelompok tertentu dan juga keluarganya. Buktinya, sekarang nama-nama yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai penerima BLT desa hanya orang yang sepaham politik dengannya saat Pilkades lalu,”bebernya.
Anehnya, lanjut Kaunar, bahwa terkait masalah ini, kepala desa menyampaikan SK Ketua BPD yang ditanda tangani Bupati Fifian Adeningsi Mus itu bodong alias tidak Sah.
Terkait masalah ini, kami mendesak Pemerintah daerah agar segera mengambil langkah mengevaluasi kepala desa yang bersangkutan karena tak mengakui SK yang dikeluarkan terkait status BPD di desa setempat.(nox/red).
