Halteng || Beritadetik.id – Rencana Kunjungan kerja (Kuker) Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jend. Purn TNI Luhut Binsar Pandjaitan ke wilayah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara dalam waktu dekat mendapat penolakan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halteng.
“Kami menolak rencana kunjungan Menteri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Penolakan ini kami layangkan sebagai bentuk protes atas rezim investasi asing yang kian hari makin menyengsarakan rakyat di Maluku Utara, khususnya di Halteng saat ini,”kata Ketua DPC GPM Halteng Sahril Hairun melalui keterangan resminya kepada media ini, Sabtu (19/06/2021).
Dirinya menegaskan, atas nama GPM Halteng terkait agenda kedatangan Luhut serta Kabinet Indonesia Bersatu ke Maluku Utara khususnya ke Halmahera Tengah, pihaknya akan membangun konsolidasi dengan sejumlah pengurus DPC GPM di Maluku Utara untuk menggelar aksi penolakan.
“Kami akan melakukan aksi penolakan terhadap sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Menteri Luhut yang akan berkunjung ke Maluku Utara,”ucap Sahril.
Selain itu, lanjut Sahrul, dalam hal memantapkan pergerakan massa aksi nanti, pihaknya sekarang sudah mulai bergerak mengkonsolidasikan seluruh pengurus DPC serta DPD GPM Malut.
“Kami sudah membangun konsolidasi ke seluruh jajaran pengurus di tingkat bawah, termasuk DPD GPM Malut. Untuk DPC di Kabupaten/Kota yang sudah menyatakan sikap untuk bergabung dalam gerakan nanti adalah GPM Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Kota Ternate,”akunya.
Terkait waktu pelaksanaan aksi, Sahril menjelaskan akan disesuaikan dengan jadwal pasti kedatangan rombongan Menteri Kabinet Bersatu itu.
“Penetapan jadwal aksinya akan disesuaikan, yang pastinya gerakan itu akan terlaksana,”pungkasnya.(*).
