Beritadetik.id – Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Morotai menjadwalkan peninjauan lapangan guna memantau langsung kondisi nelayan di Kecamatan Morotai Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan sarana pendukung dan distribusi logistik bagi para pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Morotai dari Partai PAN, Akbar Magoda, menyatakan bahwa pemantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) akan menjadi salah satu fokus utama.
“Kemungkinan hari Selasa Komisi II sudah mulai turun monitor di SPBN,” ungkap Akbar kepada wartawan pada Kamis (29/1/2026).
Selain memantau SPBN, Komisi II juga berencana melakukan verifikasi lokasi di Morotai Selatan Barat dan Morotai Selatan pada Senin mendatang. Agenda ini bertujuan untuk mengidentifikasi desa-desa yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Program Kampung Nelayan tahun 2026.
Akbar, yang juga menjabat sebagai Ketua KNN, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengunjungi empat desa yang telah diusulkan sebelumnya guna mengecek sejauh mana kesiapan infrastruktur di lapangan.
“Kami akan berkunjung ke Desa Wayabula, Cucumare, Tiley, dan Desa Juanga untuk memastikan kesiapannya sebagai kampung nelayan,” jelasnya.
Menurut Akbar, pengembangan sektor perikanan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia membeberkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan dasar masyarakat nelayan secara mandiri.
“Sektor perikanan adalah penyumbang PAD terbesar bagi Morotai. Namun, jika berharap pada kemampuan fiskal daerah, kemungkinan besar tidak akan mampu. Oleh karena itu, kuota program dari pemerintah pusat harus kita kejar karena fasilitasnya lengkap, mulai dari pembangunan SPBN hingga Cold Storage,” tegas Akbar.
Ia pun mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih proaktif mengidentifikasi desa yang mayoritas penduduknya (di atas 80 persen) bergerak di sektor perikanan agar segera diusulkan dalam program pusat.
Terkait kendala di lapangan, Komisi II dalam waktu dekat akan memanggil instansi terkait untuk mencari solusi strategis. Ada beberapa poin krusial yang ditekankan oleh Akbar untuk segera diselesaikan oleh Dinas Perikanan, di antaranya:
Penyelesaian Kartu Kusuka: Mendesak percepatan pendataan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan bagi pengusaha dan nelayan.
Pengawasan BBM Subsidi: Meminta pembentukan tim pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Keamanan Perairan: Mendorong DKP Provinsi Maluku Utara membentuk unit kerja pengawasan khusus di perairan laut Morotai guna menjaga kelangsungan hidup nelayan jangka panjang.
“Apa pun permasalahan yang kami temui di lapangan nanti, kami minta Dinas terkait segera memastikan langkah strategis untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.(red)
