Beritadetik.id – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menghadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, Komplek Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, pada Selasa (9/12/2025).
Kehadiran Rusli Sibua bersama sejumlah kepala daerah lainnya merupakan bentuk apresiasi KPK atas capaian signifikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Kegiatan Hakordia tahun ini mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”.
Melalui keterangan tertulis Humas Pemda Morotai, Iwan Muraji, dijelaskan bahwa undangan KPK kepada Pemkab Pulau Morotai adalah pengakuan atas kinerja daerah tersebut dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.
Kabupaten Pulau Morotai berhasil meraih peringkat pertama se-Provinsi Maluku Utara dengan skor impresif 75,18, mengungguli seluruh kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut.
Capaian ini secara gamblang menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menanggapi capaian membanggakan tersebut, Bupati Rusli Sibua menyampaikan bahwa hasil SPI ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan menjadi motivasi besar untuk terus memperkuat integritas birokrasi daerah.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN dan dukungan masyarakat. Morotai berkomitmen untuk menjaga marwah pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Undangan KPK ini adalah penghargaan sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati.
Selain menghadiri rangkaian diskusi kebijakan dan sesi apresiasi yang dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan KPK, Bupati Morotai juga menyaksikan momen penting peluncuran Nilai Indeks Integritas Nasional (IIN) dan berbagai program nasional antikorupsi.
Acara puncak Hakordia ini turut dihadiri berbagai elemen masyarakat, komunitas, pemerintah daerah, serta mitra strategis KPK, termasuk beberapa menteri kabinet seperti Menteri Agama dan Menteri Komunikasi dan Digital.
KPK juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.(red)
