Beritadetik.id – Dalam rangka menjalankan agenda strategis pemerintahan dan memperkuat sinergi lintas sektor, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai menghadiri beberapa kegiatan penting yang dilaksanakan di luar daerah pada pekan ini.
Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen serius Pemkab Morotai dalam mengakselerasi pembangunan, mulai dari penataan ruang hingga penguatan sektor unggulan.
Bupati Pulau Morotai, Drs. Rusli Sibua, M.Si, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda), Ahdad Hi. Hasan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Fahmi Usman, dijadwalkan menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan IPPR dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025, bertempat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Seruyan, Kota Ternate, dan Kota Tanjungbalai.
Kabag Humas Pemkab Pulau Morotai, Iwan Muraji, menjelaskan bahwa verifikasi IPPR ini merupakan bagian penting dalam proses revisi RTRW.
“Pelaksanaan verifikasi IPPR menjadi bagian penting dalam proses revisi RTRW yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian tata ruang daerah dengan kebijakan nasional serta mendukung arah pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pulau Morotai,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, bersama Kepala Dinas Pertanian, Tamhid Bilo, menghadiri Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, di Bela Hotel Ternate, pada Selasa (28/10/2025).
Menurut Iwan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat program hilirisasi perkebunan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung percepatan program hilirisasi perkebunan, khususnya dalam memperkuat rantai nilai dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah,” jelasnya.
Kadis Pertanian, Tamhid Bilo, pada kegiatan tersebut juga menyampaikan dukungan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian, sangat vital bagi daerah kepulauan.
“Dalam hal ini pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan SDM petani, serta pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan misalnya Kelapa dan Pala yang menjadi komoditi unggulan di Pulau Morotai,” ujarnya.
Di lokasi berbeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Rakor penting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejak 26 hingga 29 Oktober 2025.
Ia menuturkan, forum tersebut merupakan wadah untuk memperkuat harmonisasi program pembangunan.
“Forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi program pembangunan pusat dan daerah, sekaligus memastikan agar setiap rencana kegiatan di Kabupaten Pulau Morotai selaras dengan kebijakan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Melalui keikutsertaan dalam berbagai agenda strategis ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi lintas sektor dan memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)
