Beritadetik.id – Kinerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, disoroti tajam oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pulau Morotai.
Sorotan ini muncul lantaran Gubernur belum juga menandatangani dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Morotai Tahun Anggaran 2025 yang seharusnya telah tuntas dievaluasi.
Keterlambatan penandatanganan ini dikhawatirkan akan menghambat jalannya program dan pembangunan daerah.
Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai yang baru dilantik, Julkifli Samania, mendesak agar Gubernur Maluku Utara segera mengambil langkah cepat.
Menurut Julkifli, dokumen APBD-P 2025 tersebut telah rampung dievaluasi di pemerintah provinsi.
“Semua tahapan sudah dilakukan pemerintah daerah. Kini tinggal satu tahapan lagi, yaitu penandatanganan yang dilakukan Gubernur Malut,” tegasnya.
Julkifli menekankan bahwa dokumen APBD-P ini merupakan hajat hidup masyarakat Morotai. Semua item anggaran yang telah disahkan sepenuhnya adalah untuk kepentingan masyarakat.
“Masyarakat Morotai tentu berharap Gubernur Maluku Utara segera mengambil langkah cepat agar pemerintah daerah dapat melangsungkan semua kegiatan,” harap Julkifli.
Ia menambahkan bahwa program pemerintah daerah baru bisa berjalan jika sudah ada persetujuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Semua program pemerintah daerah adalah kunci utama untuk melaksanakan pembangunan daerah. Karena itu memiliki peran penting,” ujarnya. Julkifli pada Jumat (24/10/2025).
Ia memperingatkan bahwa jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, akan timbul sejumlah konsekuensi serius bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampaknya bisa berupa lumpuhnya program-program strategis yang sudah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat Morotai.(*)
