Beritadetik.id – Program makan siang gratis bagi siswa ternyata membawa dampak bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Pasalnya, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang semula diusulkan sebesar Rp 125 miliar terpaksa dipangkas hingga tersisa Rp 75 miliar.
“Potongan anggaran yang cukup signifikan ini membuat sejumlah proyek jalan yang sudah direncanakan terpaksa dikurangi skalanya,”ungkap Kepala Dinas PUPR Morotai, Hairil Hi. Hukum, Selasa (10/12).
Proyek-proyek yang terkena dampak pemangkasan anggaran ini antara lain perbaikan jalan di Desa Sabatai Tua, Bere-Bere, dan Morotai Jaya.
“Awalnya kami targetkan membangun jalan sepanjang 2-3 kilometer, namun karena anggaran terbatas, terpaksa kami ubah menjadi hanya 1 kilometer atau bahkan kurang,”jelasnya.
Selain proyek jalan, pembangunan kantor Bupati juga turut terdampak. Meski demikian, Hairil optimis proyek-proyek yang ada dapat diselesaikan tahun depan.
“Kami akan fokus pada penyelesaian infrastruktur yang sudah berjalan dan memastikan kualitasnya tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Risky, yang dikonfirmasi memberikan penjelasan terkait penurunan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan program makan gratis bagi anak-anak.
“Penurunan anggaran PUPR disebabkan oleh pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan upaya DPRD untuk mengurangi defisit anggaran daerah yang mencapai Rp 170 miliar lebih,” ungkap Risky.
DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memangkas belanja modal di sejumlah dinas, termasuk PUPR. Beberapa proyek fisik seperti pembangunan jembatan dan perbaikan jalan terpaksa dikurangi.
Risky menekankan bahwa program makan gratis memiliki anggaran yang terpisah dan dialokasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Jadi, penurunan anggaran PUPR semata-mata karena pertimbangan fiskal dan bukan karena program makan gratis,” tegasnya.(ul).
