Beritadetik.id – Ditengah warga masyarakat Pulau Morotai hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, Pemda setempat malah alokasikan anggaran untuk rapat dan makan minum para tamu.
Berdasarkan data realisasi belanja per 14 November 2024, APBD senilai Rp 10.204.688.403 miliar telah digunakan untuk berbagai keperluan.
Rincian anggaran yang cukup signifikan ini meliputi:
- Belanja makanan dan minuman untuk agenda rapat dan jamuan tamu Rp3.616.100.000.
- Belanja untuk perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp517.210.000.
- Belanja bahan-bahan dan pelumas, alat angkutan, pemeliharaan alat angkutan serta kendaraan dinas bermotor perorangan Rp1.121.832.000.
- Belanja bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis dan bahan cetak Rp2.331.243.000.
- Belanja bimbingan teknis Rp1.073.000.000.
- Belanja jasa tenaga teknis mekanik dan listrik Rp300.000.000.
- Belanja Internet, TV berlangganan, alat untuk kegiatan kantor alat listrik, pembayaran pajak, bea, perizinan, dan pemeliharaan alat kantor rumah tangga Rp410.400.000.
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat, belanja jasa tenaga administrasi, tenaga ahli, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, serta tenaga sopir Rp1.057.400.000.
- Belanja modal komputer unit lainnya, peralatan personal komputer, peralatan komputer lainnya dan aset tidak berwujud-software Rp230.000.000.
Hingga saat ini, realisasi Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) telah mencapai Rp8.952.674.245, sedangkan untuk pembayaran langsung (LS) sebesar Rp1.252.014.158.
Dengan demikian, sisa anggaran yang belum terpakai adalah sebesar Rp 452.496.597.
Selain itu, anggaran untuk belanja alat dan bahan cetak juga terbilang besar, yakni sebesar Rp1.321.835.000. Anggaran ini diperuntukkan untuk pembelian kertas HVS dan pencetakan berbagai dokumen seperti APBD. Menariknya, anggaran ini juga telah habis seluruhnya.
Jika ditotal, BPKAD telah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp4.145.535.000 hanya untuk dua pos anggaran tersebut.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di BPKAD.
Salah seorang staf BPKAD yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, pihaknya hanya mengadakan satu kali rapat evaluasi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlunya anggaran sebesar Rp 2.823.700.000 untuk satu kali rapat.
“Seingat saya di tahun 2023, kalau rapat dinas cuman satu kali, namanya rapat evaluasi,” ungkap staf tersebut.
Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala BPKAD Pemda Pulau Morotai, Suryani Antarani, belum memberikan tanggapan.(ul).
