Beritadetik.id – Dalam rangka mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus hadiri Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit yang digelar di Hotel Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Senin, 20 Maret 2023.
Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tim Koordinasi Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.
Diketahui, kegiatan ini melibatkan seluruh pimpinan pusat dan kepala daerah agar memahami arah kebijakan SPBE sekaligus mendapat insight dari instansi pemerintah yang berhasil melaksanakan SPBE.
Bupati Aliong Mus dalam keterangannya kepada beirtadetik.id mengatakan, dalam acara tersebut turut dihadiri lima Menteri untuk menyampaikan arahan strategis dalam upaya percepatan SPBE dan prioritas program Presiden.
“Nama-nama tersebut diantaranya Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan,” sebut Aliong.
Dikatakan, pada puncak acara tersebut diselingkan dengan pemberian anugerah Digital Government Award kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dengan enam kategori penerapan SPBE terbaik.
“Kategori tersebut yakni Kategori Penerapan Layanan SPBE IPPD, Kategori Pencapaian Indeks SPBE IPPD, Kategori Peningkatan Indeks SPBE IPPD, Kategori Pelaksanaan Tata Kelola SPBE IPPD, Kategori Penguatan Kebijakan SPBE IPPD, dan terkahir Kategori Penerapan Manajemen SPBE IPPD,”ujarnya.
Pemberian anugerah itu sambungnya, menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap instansi pemerintah dengan nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik pada tahun 2021 dan 2022.
Tidak hanya itu Kata Aliong SPBE Summit 2023 ini juga menjadi kesempatan mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE.
“Dengan adanya SPBE Summit 2023, pembangunan layanan digital berbasis masyarakat (citizen centric) diharapkan segera terwujud. Selain itu, Tim Koordinasi SPBE diperkuat menjadi Digital Transformation Agent (DTA) guna memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital,” tuturnya.
Disamping itu, Pemerintah juga mempertegas moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi,” tutup Aliong. (red).
