Kadis PUPR Suprayidno saat pimpin stafnya menutup jalan berlubang di dalam Pusat Kota Bobong dengan menggunakan Aspal.“Terkait sorotan tentang progres pembangunan jalan dan lainya di Taliabu, itu wajar karena berkaitan dengan fungsi dan kewenangan DPRD terutama Komisi III sebagai mitra kerja dalam melakukan kontrol lapangan. Prinsipnya jika kami PUPR dipanggil, tentu akan hadir untuk memberikan penjelasan”.Suprayidno
TALIABU, beritadetik.id – Jika dipanggil untuk gelar rapat dengar pendapat (RDP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Suprayidno berjanji menghadiri undangan Komisi III DPRD Pulau Taliabu.
“Selaku mitra kerja Komisi terkait, kami PUPR siap hadir memberikan penjelasan seputar progres pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir,”kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pulau Taliabu, Suprayidno, Selasa (26/1/2021).
Dia bilang, pada tahun anggaran 2019-2020 kemarin, diakui banyak pekerjaan dari program PUPR yang ikut terhambat akibat dampak pergeseran anggaran untuk pandemi Covid-19. Selain itu pada 2019, tercatat anggaran PUPR sebesar Rp 40 Miliar lebih pihaknya telah kembalikan ke kas daerah/tidak dicairkan karena progres pekerjaan oleh pihak rekanan tidak tercapai sebagaimana dalam kontrak.
“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2019, PUPR dalam rekomendasi yang disampaikan oleh BPK hanya diminta membayar denda keterlambatan beberapa pekerjaan paket. Diluar dari itu, ada sebagian paket diputus kontraknya dan sebagian besar cair tidak 100 persen karena progres belum tercapai sesuai kontrak,”jelasnya.
Lanjut Suprayidno, pihaknya pada saat hadiri RDP Komisi III, akan membawa LHP 2019 ke DPRD juga agar semua jelas dan terang benderang. Bukan hanya itu, anggaran untuk PUPR pada tahun 2020 yang awalnya tertera dalam pagu Rp 72 Miliar, tercatat Rp 42,500 Miliar selain digeser untuk Covid-19.
Bahkan kata Suprayidno, sampai masuk perubahan hingga selesai tahun anggaran, sisah dari pada anggaran PUPR Rp 24 Miliar belum cair semua karena keterbatasan anggaran dari pusat untuk Taliabu sebagai efek dari masalah Covid 19. “Konsekuensi dari pergeseran tersebut, hampir semua program fisik tidak semua dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,”ucap Suprayidno.
Sembari mengatakan, pihaknya tetap pada komitmen mewujudkan visi misi Pemerintahan Aliong Mus – Ramli (AMR), terutama yang berkaitan program pembangunan jalan dan infrastruktur pembagunan gedung seperti kantor Bupati dan DPRD serta program pembangunan fisiknya lainya di wilayah setempat.
Sebelumnya, terkait realisasi program pemerintah daerah (Pemda) pada tahun 2020 lalu, Bupati Taliabu Aliong Mus mengakuinya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini karena efek dampak pandemi Covid-19 yang mengharuskan daerah melakukan pergeseran anggaran di hampir semua program yang ada untuk pencegahan dan penaganan Covid-19 di daerah setempat.
Dia menambahkan, untuk anggaran yang tidak dipagkas terkait kegiatan Pemda, tetap dilaksanakan, namun, namanya program pembangunan fisik nyaris sebagian besar tidak bisa diselesaikan dalam tahun anggaran 2020 akibat dari dampak pergeseran anggaran untuk penaganan Covid-19.
“Hanya beberapa ruas jalan saja yang berhasilan diselesaikan, yakni ruas jalan Tikong – Nunca, Taliabu Utara. Sementara untuk kantor Bupati dan Kantor DPRD yang harusnya selesai tahun ini dampak Covid-19 dan anggarannya digeser, nanti di 2021 menjadi fokus untuk dilanjut,”katanya.
Ketua DPD II Partai Golkar Pulau Taliabu ini juga menambahkan, di APBD 2021 nanti, pihaknya pada tahun 2021 selain fokus pada penyelesaian sejumlah program jalan yang sudah kembali dianggarkan, Pemda lewat instansi terkait juga akan fokus pada program Peningkatan pelayanan pendidikan, Kesehatan dan juga Perikanan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pulau Taliabu Sukardinan Budaya mengapresiasi langkah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kembali mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar untuk pembangunan jalan di wiilayah Taliabu pada 2021 saat ini.
“Pengalokasian anggaran untuk kelanjutan pembangunan jalan di Taliabu lewat pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bukti Pemda punya komitmen dan perhatian yang tinggi dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah ini,”kata Sukardinan yang juga Ketua Komisi I DPRD Pulau Taliabu itu kepada media beberapa waktu lalu.(sal/red).
