Beritadetik.id – Cuaca buruk yang melanda wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, sejak Selasa (6/1) sore hingga Rabu (7/1/2026) memicu kekhawatiran mendalam bagi para nelayan di Desa Saria, Kecamatan Jailolo. Ketiadaan infrastruktur pelindung membuat perahu-perahu milik warga menjadi sasaran empuk hantaman ombak besar.
Berdasarkan pantauan di lapangan, para nelayan Desa Saria mengalami kesulitan saat hendak menyandarkan armada mereka. Tanpa adanya talud penahan ombak, mereka tidak memiliki pilihan selain mengamankan perahu ke kampung tetangga di Desa Payo guna menghindari kerusakan yang lebih parah.
”Perahu nelayan sudah banyak yang tenggelam dan rusak. Hal ini terjadi karena tidak ada penangkal ombak, sehingga perahu langsung dihantam saat cuaca buruk,” ungkap Kepala Desa (Kades) Saria, Atman Hasan.
Atman mengungkapkan bahwa fenomena ini bukanlah hal baru, melainkan masalah menahun yang terus berulang. Dampaknya, para nelayan harus merogoh kocek lebih dalam untuk memperbaiki perahu dan mesin yang rusak akibat terjangan ombak, dengan biaya perbaikan yang seringkali mencapai jutaan rupiah.
Kondisi ini semakin genting saat memasuki masa pancaroba. “Para nelayan merasa kesulitan dan bingung harus berlabuh di mana, terutama pada malam hari. Tidak ada tempat parkir (tambatan) dan tidak ada talud yang melindungi mereka,” tambahnya.
Menyikapi situasi yang mengancam mata pencaharian warganya, Atman mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Pemprov Maluku Utara, hingga Pemerintah Pusat untuk segera turun tangan. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pelindung pantai di wilayah tersebut.
”Kami berharap pemerintah segera membangun talud penahan ombak serta tempat parkir perahu. Jika talud sudah terbangun, perahu dan rumah warga di tepi pantai pasti lebih aman,” tegas Atman yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Kabupaten Halbar.
Ia juga meminta anggota DPRD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir ini. Menurutnya, tindakan cepat diperlukan sebelum terjadi abrasi pantai atau kerusakan rumah warga yang lebih luas.
”Pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk menghindari kerugian materiil yang lebih besar bagi warga pesisir. Jika diantisipasi sejak dini, dampak buruknya pasti bisa diminimalisir,” pungkasnya.(pte/red)
