JAKARTA, Beritadetik.id – Upaya gigih Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dalam mencari solusi atas tantangan sosial dan dampak pemotongan dana transfer daerah membuahkan hasil signifikan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai dipastikan akan menerima kucuran dana pusat sebesar Rp 200 miliar yang dialokasikan khusus untuk program Pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2026.
Kepastian anggaran fantastis ini didapatkan setelah delegasi Komisi III DPRD Morotai melakukan pertemuan konsultasi dan koordinasi langsung dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priono, di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam pertemuan intensif tersebut, Wamensos menegaskan komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan dan sosial di beranda utara Pasifik tersebut.
“Wamensos memastikan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Pulau Morotai akan dianggarkan kurang lebih Rp 200 miliar untuk Pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Ketua DPRD Morotai sekaligus Koordinator Komisi III, Muhamad Rizki, usai pertemuan.
Rizki menjelaskan bahwa kunjungan ini dilatarbelakangi oleh kondisi daerah yang menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat. Fokus utama legislatif adalah menyampaikan berbagai masalah sosial yang mendesak dan mengupayakan solusi pendanaan kreatif dari kementerian teknis.
Selain dana pembangunan fisik, delegasi yang terdiri dari Ketua DPRD Muhamad Rizki, Ketua Komisi III Sukri Hi BS Rauf, serta anggota Darmin Wairo, M Djohor Boleu, dan Naswin Rowo ini juga berhasil menggali potensi bantuan sosial lainnya.
“Kami mendapat informasi bahwa ada alokasi anggaran tambahan di luar dana Sekolah Rakyat, yaitu bantuan untuk anak yatim piatu, disabilitas, dan lansia dalam bentuk pemenuhan pangan serta kesehatan. Ini akan segera kami tindaklanjuti,” tambah Rizki.
Ketua Komisi III DPRD Morotai, Sukri Hi BS Rauf, menegaskan bahwa keberhasilan mengamankan komitmen dana ini hanyalah tahap awal. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan aspek administratif dan teknis.
“Kami akan bergerak cepat berkoordinasi dengan Pemkab untuk memastikan matching fund disiapkan, termasuk ketersediaan lahan. Kami juga mengincar bantuan untuk kampung nelayan di desa tertinggal dan terpencil,” tegas Sukri.
Agar dana vital ini tidak terhambat kendala birokrasi, Komisi III mendesak agar dokumen perencanaan, mulai dari proposal teknis hingga studi kelayakan, disiapkan secara prima dan tanpa cela.
DPRD berkomitmen melakukan pengawasan ketat, transparan, dan berkelanjutan untuk memastikan alokasi Rp 200 miliar ini tepat sasaran dan memberikan dampak transformatif terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial di Pulau Morotai.(red)
