Beritadetik.id – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Pulau Morotai, Nana Suriyana Kharie, akhirnya angkat bicara merespons penolakan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD terhadap pengangkatannya. Dengan nada tegas, Nana menyatakan bahwa penolakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan justru sarat akan kepentingan politik serta sentimen pribadi.
Dalam keterangan resminya pada Rabu (23 April 2025), Nana Suriyana Kharie menegaskan bahwa proses pengangkatannya sebagai Sekretaris DPRD telah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa penunjukan Sekwan merupakan hak prerogatif kepala daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan aspek administratif, kepatutan, dan hasil evaluasi kinerja.
“Pengangkatan saya sah secara hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya mantap.
Lebih lanjut, Nana menyayangkan adanya penolakan dari sejumlah anggota DPRD yang menurutnya tidak didasari oleh persoalan legalitas maupun substansi administratif. Ia bahkan menyoroti adanya pernyataan-pernyataan dari pihak DPRD yang dinilai melanggar etika komunikasi kelembagaan.
Sebagai bentuk protes atas penolakan tersebut, Nana mengambil sikap tegas dengan menyatakan tidak akan menjalankan tugas di kantor DPRD sebelum adanya klarifikasi dan permintaan maaf resmi dari pihak-pihak yang menolaknya.
“Langkah ini untuk menegaskan pentingnya menjaga etika kelembagaan dan melindungi martabat ASN yang diangkat secara sah oleh kepala daerah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Nana juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Morotai untuk sementara waktu tidak berkantor di gedung DPRD. Ia mengalihkan seluruh aktivitas kerja ke Kantor Bupati hingga permasalahan ini menemukan solusi yang bermartabat.
“Imbauan ini bertujuan menjaga soliditas ASN serta menghindari potensi konflik horizontal yang bisa merugikan institusi,” jelasnya.
Nana juga mengungkapkan bahwa penolakan ini sangat merugikan dirinya secara pribadi dan mencoreng nama baik keluarganya, seolah-olah ia dianggap tidak kompeten untuk mengemban jabatan sebagai Sekwan.
“Saya sadar pernyataan ini memiliki konsekuensi terhadap karier saya. Jika Bapak Bupati ingin mengevaluasi atau bahkan mencopot saya dari jabatan, saya siap menerima,” katanya dengan nada pasrah namun tetap berwibawa.
Di akhir pernyataannya, Nana Suriyana Kharie mengajak semua pihak untuk menahan diri dan membuka ruang dialog yang konstruktif demi menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pulau Morotai.
“Bukan dengan penolakan brutal sebagaimana yang telah terjadi,” pungkasnya, menyiratkan penyesalan mendalam atas situasi yang terjadi.(ul)
Editor: M. Bahru Kurung
